Jakarta – Gangguan dari oknum organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan kawasan industri kembali mencuat ke permukaan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa perilaku semacam ini bukanlah hal baru, bahkan telah terjadi sejak dekade 1990-an.
1. Fenomena Premanisme Berkedok Ormas di Kawasan Industri
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menuturkan bahwa aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas di lingkungan industri sebenarnya sudah berlangsung sejak awal era reformasi. Gaikindo sendiri telah melakukan berbagai langkah bersama pihak berwenang untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan aman bagi para pelaku industri otomotif.
“Masalah seperti ini memang sudah lama ada, bahkan sejak tahun 1998 sudah muncul kasus serupa. Kami tengah berupaya menangani isu ini,” ujar Kukuh saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).
Kukuh menjelaskan bahwa setiap perusahaan anggota Gaikindo yang tengah membangun atau mengoperasikan fasilitas produksi di Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi gangguan dari pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab.
“Langkah-langkah sudah diambil. Kami juga telah menyampaikan hal ini ke pemerintah, dan perusahaan-perusahaan otomotif yang tergabung pun sudah melakukan koordinasi,” lanjutnya.
2. Dorongan untuk Memberdayakan Masyarakat Lokal
Sebagai solusi jangka panjang, Gaikindo mendorong perusahaan otomotif untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan dan operasional pabrik. Hal ini dinilai dapat mencegah munculnya kecemburuan sosial sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi warga setempat.
“Biasanya perusahaan otomatis melibatkan tenaga kerja dari daerah sekitar. Misalnya, kalau pabrik berdiri di Cikarang, tentu tidak masuk akal bila semua pekerjanya didatangkan dari Tangerang,” ucap Kukuh.
3. Kasus di Pabrik BYD Jadi Sorotan
Baru-baru ini, isu premanisme kembali mengemuka setelah adanya gangguan terhadap proses pembangunan fasilitas produksi milik BYD di Subang, Jawa Barat. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, saat kunjungan kerjanya ke Shenzhen, Tiongkok.
“Telah muncul persoalan terkait tindakan premanisme oleh ormas dalam pembangunan fasilitas BYD. Pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam menangani hal seperti ini,” ungkap Eddy melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.(BY)
