Fokus Infrastruktur Prabowo, Swasembada Pangan Jadi Prioritas Utama

Swasembada Pangan dan Ketersediaan Air
Swasembada Pangan dan Ketersediaan Air

JakartaMenteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa fokus utama pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah untuk mendukung program swasembada pangan. Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan dilanjutkan, namun tidak menjadi prioritas utama.

Pernyataan ini disampaikan Dody setelah mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dan mitra kerja lainnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024).

banner sidebar

“Prioritas saat ini adalah swasembada pangan. IKN tetap berjalan, namun keputusan mengenai target swasembada pangan sudah ditetapkan. Apa pun yang telah diputuskan, ya sudah,” ujar Dody.

Ia menambahkan bahwa fokus pada swasembada pangan di pemerintahan Prabowo-Gibran bertujuan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim, yang dapat mengganggu rantai pasok. Produksi pangan, terutama beras, di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga masih bergantung pada impor.

Baca Juga  Kementerian Pertanian Luncurkan Kredit Usaha Alsintan untuk Dukung Swasembada Pangan

“Arahannya adalah swasembada pangan. Kita kekurangan beras, itu yang utama. Jika terjadi masalah di Ukraina atau Iran, kita bisa kesulitan mendapatkan makanan. Semua orang merasa tidak makan jika tidak ada beras, jadi beras itu sangat penting,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dody menyatakan bahwa dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk swasembada pangan akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi pertanian, memastikan ketersediaan air melalui bendungan atau waduk, dan berbagai upaya lainnya.

“Tugas Kementerian Pekerjaan Umum adalah mendukung Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan, yang berarti juga mendukung Kementerian Pertanian. Itu prioritas utama. Termasuk swasembada air, yang juga penting untuk penyediaan air baku,” tegas Dody.

Baca Juga  Bahlil Lahadalia Tanggapi Rencana Prabowo Bentuk 44 Kementerian, Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Meskipun demikian, Dody menambahkan bahwa dalam empat tahun ke depan, pembangunan IKN ditargetkan untuk menyelesaikan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif. “Insyaallah, dalam empat tahun ke depan, gedung legislatif dan yudikatif sudah akan terbangun,” tutup Dody.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *