Bahlil Lahadalia Kritik Anggaran Kecil untuk Kementerian Investasi di Tahun 2025

Bahlil Ngamuk Anggaran BKPM 2025 Dipangkas.
Bahlil Ngamuk Anggaran BKPM 2025 Dipangkas

Jakarta Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan ketidakpuasannya terkait anggaran dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Bahlil mengungkapkan bahwa pagu indikatif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sangat kecil dan tidak sebanding dengan beban kerja untuk menarik investasi ke Indonesia pada tahun 2025.

Pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025 sebesar Rp681 miliar, menurutnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan DIPA TA 2024 yang mencapai Rp1,2 triliun, padahal target investasi mencapai Rp1.600 triliun.

Dengan pagu indikatif tahun 2025 sebesar Rp600 miliar, Bahlil menambahkan bahwa kementeriannya diberikan target untuk menarik investasi sebesar Rp1.850 triliun.

“Saya tidak bermaksud mengeluh, hanya memberikan pandangan bahwa jika tanggung jawab meningkat, idealnya anggaran juga harus meningkat,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI pada Selasa (11/6/2024).

Baca Juga  Badan Otorita IKN Rencanakan Penerbitan Obligasi sebagai Alternatif Pembiayaan

Bahlil mengancam jika anggaran kementeriannya dipotong, maka target investasi untuk tahun 2025 tidak akan mencapai Rp1.850 triliun. Menurutnya, dengan anggaran tersebut, target investasi yang realistis hanya sekitar Rp800 triliun.

“Saya minta pimpinan untuk memanggil Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas untuk menjelaskan ini. Dengan basis anggaran yang ada, saya usulkan untuk merevisi RKP (rencana kerja pemerintah) menjadi Rp800 triliun,” kata Bahlil.

Bahlil berpendapat bahwa RKP atau target investasi sebesar Rp1.850 triliun tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Investasi/BKPM. Jika anggaran hanya sebesar Rp600 miliar, Bahlil menyarankan untuk menyesuaikan target investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2025.

Baca Juga  Mie Instan Mendongkrak Kekayaan Kelima Pengusaha Indonesia

“Jika kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta memiliki anggaran yang lebih besar dari kementerian ini,” tambah Bahlil.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *