Presiden Jokowi Ungkap Kompleksitas Penanganan Pangan di Indonesia

Presiden Jokowi Soal Harga Beras Tinggi.
Presiden Jokowi Soal Harga Beras Tinggi.

Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatur kebutuhan pangan nasional, terutama dalam hal harga beras.

Pemerintah berada dalam dilema untuk menjaga keseimbangan harga beras. Di satu sisi, petani menuntut harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan lebih, sementara di sisi lain, konsumen, khususnya ibu-ibu, membutuhkan harga yang terjangkau.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.

“Sulit bagi kita, jika harga beras turun, petani mengeluh, tetapi jika harga naik, ibu-ibu yang marah,” ujar Presiden.

Presiden juga menyoroti kompleksitas urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia. Dia menyinggung tantangan produksi beras yang harus memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, termasuk faktor-faktor seperti kondisi iklim.

Baca Juga  Pembangunan IKN Menekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri

“Namun, jika produksi petani stabil, kita bisa lebih tenang. Tapi ketika musim kering panjang seperti kemarin, penanaman mundur atau terlalu basah karena hujan lebat, bahkan ada yang terkena banjir,” ungkapnya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, yang membuat distribusi dan penanganan pangan di seluruh negeri menjadi lebih kompleks.

“Ini adalah Indonesia yang besar, sangat besar. Negara lain dengan penduduk 10 atau 20 juta lebih mudah diatur, tetapi kita memiliki 270 juta penduduk tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia,” jelas Presiden.

Presiden juga mengumumkan bahwa bantuan beras yang telah disalurkan sejak bulan Januari akan diteruskan hingga bulan Juni mendatang, tergantung pada ketersediaan anggaran negara.

“Jika APBN memungkinkan, bantuan akan dilanjutkan setelah bulan Juni, tetapi saya tidak bisa berjanji, janji saya hanya sampai bulan Juni. Nanti saya akan mempertimbangkan kembali APBN apakah cukup untuk melanjutkannya,” katanya.

Baca Juga  Dugaan Suap SAP, Tiga BUMN Indonesia Terlibat, Pertamina dan Angkasa Pura dalam Sorotan

Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Pj. Gubernur Sumatra Utara Hassanudin.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *