AHY Dilantik Sebagai Menteri ATR/BPN, Tugas Utama Bersihkan Masalah Agraria

Wapres Maruf Amin beri pesan ke Menteri ATR AHY.
Wapres Maruf Amin beri pesan ke Menteri ATR AHY

Jakarta Ma’ruf Amin, Wakil Presiden, menyerukan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru saja dilantik, untuk menghapuskan keberadaan mafia tanah dan menyelesaikan masalah sertifikat ganda.

“Dalam tugasnya sebagai Menteri Agraria, terdapat banyak permasalahan agraria yang harus diselesaikan, seperti yang selama ini ditangani oleh Menteri Agraria sebelumnya yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Saya berharap hal ini dapat dilanjutkan, sehingga tidak ada lagi keberadaan mafia tanah dan permasalahan seperti sertifikat ganda serta sengketa tanah yang terus-menerus,” ujar Wapres dalam pernyataannya di Kantor MUI, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024).

Sebelumnya, AHY yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan pendaftaran 120 juta sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Baca Juga  Partai Demokrat Dalam Tantangan Berat Menuju Pemilu 2024, Ini Alasannya

“Kami akan mempercepat dan menyelesaikan target 120 juta bidang tanah untuk PTSL,” ungkapnya.

AHY memastikan bahwa meskipun tinggal 8 bulan lagi masa jabatan Kabinet Indonesia Maju, ia optimis akan mencapai target kerja Menteri ATR/BPN tersebut. “Meskipun sisa waktu Kabinet Indonesia Maju hanya 8 bulan, saya yakin dengan kualitas pengabdian kita, kami dapat terus memberikan yang terbaik,” jelasnya.

Menteri ATR/BPN menyatakan bahwa kementeriannya hadir untuk mengamankan reforma agraria, redistribusi tanah, serta memastikan keadilan bagi rakyat kecil yang terlibat dalam sengketa tanah.

“Kami akan melayani dengan hati dan pikiran, dengan tekad tulus untuk menyelesaikan masalah rakyat,” katanya.

Baca Juga  Pemerintah Matangkan Rencana Pembangunan LRT Bali, Ground Breaking pada 2024

“Selain itu, penting juga bagi Kementerian ATR/BPN untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum, termasuk di sektor tanah dan tata ruang. Dengan investasi yang bergerak, diharapkan ekonomi rakyat akan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, dan kesejahteraan akan tercapai,” tambahnya.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *