Menteri Teten, TikTok Masih Melanggar Aturan, Koordinasi Antar Kementerian Dilakukan

Tiktok Shop langgar aturan Permendag.
Tiktok Shop langgar aturan Permendag

Jakarta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa TikTok masih melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Permendag 31 nomor 2023. Dia menyatakan bahwa telah dilakukan koordinasi antar kementerian untuk membahas masalah TikTok.

“Menurut pandangan kami di Kementerian Koperasi, TikTok masih jelas melanggar, kami sudah melakukan koordinasi teknis antar kementerian, TikTok masih melanggar Permendag 31/2023,” ujar Teten, pada Selasa (20/2/2024).

Teten menjelaskan bahwa masa transisi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada TikTok harus dievaluasi. Sebelumnya, Menteri Perdagangan memberikan masa transisi selama 4 bulan bagi TikTok Shop untuk memindahkan fitur transaksi.

“Sebenarnya sudah lebih dari masa transisi yang diberikan, jadi pada saat itu kami menyadari bahwa Permendag 31 tahun 2023 belum sempurna, dan kami akan menyempurnakannya setelah permendag tersebut berlaku selama 3 bulan, sekarang sudah 5 bulan, maka sudah saatnya dievaluasi,” ungkap Teten.

Baca Juga  Bank Indonesia Laporkan Kontraksi Utang Swasta dan Publik Indonesia

Teten juga mengusulkan bahwa salah satu perubahan dalam Permendag adalah mengenai predatory pricing.

“Jika kita melihat dari pengalaman China mengenai larangan menjual di bawah HPP (Harga Pokok Penjualan). HPP memiliki dua implikasi, jika tidak ada pembatasan HPP maka UMKM akan terdampak, dan jika produk luar masuk ke Indonesia dan dijual di bawah harga HPP produk dalam negeri, maka industri dalam negeri akan terganggu,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Teten telah beberapa kali menyatakan bahwa TikTok Shop masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi. Aplikasi TikTok melanggar Permendag 31/2023 setelah beroperasi pada Harbolnas 12.12 tahun lalu.

Baca Juga  Cara Praktis Raih Koin TikTok, Panduan Lengkap dari Ahlinya

Platform asal Tiongkok itu masih melakukan transaksi di media sosial mereka dan menggabungkan fitur eCommerce dalam satu aplikasi.

“Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31,” kata Teten.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *