Jakarta – Reynaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia), mengungkapkan bahwa pasokan beras di pasaran saat ini mengalami gangguan. Hal ini diduga menjadi penyebab lonjakan harga beras belakangan ini.
Reynaldi meminta Pemerintah untuk transparan mengenai penyaluran bantuan sosial menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia khawatir data penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan kebutuhan penerima, yang kemudian mengganggu pasokan beras di pasar.
“Karena ini tahun politik, kami menduga bahwa ini mungkin dimanfaatkan sebagai alat elektoral dengan beberapa kementerian terkait,” ujar Reynaldi saat dihubungi oleh MNC Portal pada hari Senin (12/2/2024).
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami meminta agar data sebaran bansos masyarakat yang dibutuhkan dibuka, agar kita dapat memastikan bahwa bantuan beras tersebut diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang ada,” tambahnya.
Menurut Reynaldi, meskipun penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari konstitusi, namun penting untuk memastikan bahwa penyaluran beras dilakukan sesuai dengan kebutuhan para penerima. Hal ini bertujuan agar stok beras untuk pasokan ke pasar tetap terjaga dan tidak menimbulkan kenaikan harga yang signifikan.
“Penerima bantuan sosial adalah mereka yang kurang mampu. Jika data ini dapat dipublikasikan, kita dapat memastikan bahwa bantuan beras benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Kita harus memastikan bahwa kalangan menengah yang mampu tidak mendapatkan bantuan ini, karena itu akan menjadi masalah,” lanjutnya.
Selain itu, Reynaldi menduga adanya ‘mafia’ beras yang langsung mengambil beras dari produsen, bukan dari pasar. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pasokan beras ke pasar.
“Ada dugaan adanya ‘mafia’ yang mengambil beras dalam jumlah besar langsung dari produsen, bukan melalui pasar. Ini terjadi hampir pada setiap komoditas,” lanjutnya.
Reynaldi juga mencatat bahwa harga beras medium telah mencapai Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp18.500 per kilogram. Kedua harga tersebut sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey, mengakui bahwa para pedagang ritel saat ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan beras, terutama untuk beras premium lokal dalam kemasan 5 kilogram.
Menurut Roy Mandey, keterbatasan pasokan beras disebabkan oleh belum dimulainya masa panen yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan bulan Maret 2024, serta belum masuknya beras medium (SPHP) yang diimpor oleh Pemerintah.
Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan inilah yang menyebabkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi beras di pasar ritel modern dan pasar tradisional.
Roy Mandey menjelaskan bahwa kenaikan harga ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, dan juga berdampak pada berbagai komoditas bahan pokok lainnya. Terlebih lagi, bulan Februari merupakan saat para pedagang ritel membeli persediaan dari produsen untuk mempersiapkan pasokan di gerai ritel modern.
“Persiapan ini dilakukan untuk menyediakan bahan pokok bagi masyarakat yang akan memasuki bulan suci Ramadhan di pertengahan bulan Maret 2024 dan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada bulan April 2024,” pungkasnya.(BY)