Presiden Jokowi Mendorong Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi

Presiden Jokowi soal Transformasi Digital.
Presiden Jokowi soal Transformasi Digital

Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa transformasi digital harus segera dijalankan. Pernyataan ini ditujukan kepada para menteri, terutama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas.

Jokowi menyatakan bahwa dalam sisa masa jabatannya, pemerintah harus memanfaatkannya sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi digital. Hal ini diingatkan karena masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2024.

“Kita masih memiliki waktu 9 bulan ini untuk menggunakan momentum ini guna melakukan reformasi birokrasi terkait dengan digitalisasi. Transformasi digital menjadi suatu keharusan dan keterpaduan harus dilaksanakan sepenuhnya,” ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Rabu (10/1/2024).

Selain itu, Jokowi juga meminta Azwar Anas untuk segera mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini dilakukan agar dapat memperkuat keamanan digital dengan mengkonsolidasikan semua portal dalam satu portal nasional.

Baca Juga  Peringatan Terkait Penipuan iPhone 15, Harus Berhati-Hati!

Jokowi menegaskan bahwa ribuan platform di kementerian dan lembaga harus disederhanakan. Dia berharap agar tidak ada lagi platform aplikasi baru yang muncul hanya untuk proyek tertentu.

“Tetapi, kita harus menyederhanakan agar lebih mudah dan bermanfaat, terutama dalam layanan digital. Kita harus mencegah pemborosan belanja infrastruktur digital dan terus meningkatkan keamanan digital,” ucap Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendukung percepatan transformasi melalui Perum Peruri yang menjadi wadah govtech nasional. Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk ikut mempercepat pengembangan.

Baca Juga  Presiden Jokowi Luncurkan Groundbreaking Hotel Bintang 5 di IKN, Investasi Rp300 Miliar

“Dan penerapan digital ID harus selesai paling lambat bulan 6. Serta, menkominfo segera mentransformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan layanan digital, semuanya akan dikoordinir oleh menkomarinves,” tambahnya.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *