ASN 3.246 Pindah ke IKN: Transformasi Budaya Kerja dan Pelayanan Publik

Pemindahan PNS ke IKN Nusantara.
Pemindahan PNS ke IKN Nusantara

Jakarta – Sebanyak 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 37 Kementerian/Lembaga akan melakukan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap pertama, yang akan dimulai dari bulan Juli hingga November 2024 mendatang.

“Mereka yang pindah pertama terdiri dari 37 kementerian/lembaga. Kami telah menyiapkan 1.740 tempat tinggal untuk mereka,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, pada Selasa (19/12/2023).

Anas menjelaskan bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hanya sekadar perpindahan fisik, melainkan sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik.

Menteri tersebut juga mengajak setiap kementerian/lembaga untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan, berdasarkan kompetensi masing-masing.

Pemindahan ASN ke IKN dianggap sebagai strategi penting untuk memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Selain itu, pemindahan IKN dijadikan momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Baca Juga  Presiden Jokowi Luncurkan Groundbreaking Hotel Bintang 5 di IKN, Investasi Rp300 Miliar

Proses ini melibatkan berbagai upaya, termasuk transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar institusi, terutama pelibatan ASN pemda penyangga IKN.

“Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara, dan berbagai pihak terkait, diharapkan pemindahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Anas.

Adapun tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase:

Fase pertama (2020-2024): Pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan.
Fase kedua (2025-2029): Pengembangan shared office di IKN.
Fase ketiga (2030-2039): Pengembangan agile government.
Fase keempat (2035-2039): Pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0.
Fase kelima (2040-2045): Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (AI).
“Fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada fase pertama tahun 2022-2024, yang menitikberatkan pada perpindahan kelembagaan dan ASN, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui penggunaan pola kerja digital,” tambahnya.

Baca Juga  Industri Ban Indonesia Keluhkan Hal Ini

Anas juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas pemberian tunjangan khusus kepada ASN yang dipindahkan ke IKN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7/1977, jika ada alasan-alasan yang kuat, ASN tertentu dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain yang diatur melalui Peraturan Presiden.

“Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa pemberlakuan akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Semoga hal ini dapat meningkatkan minat ASN untuk tinggal dan bekerja di IKN, dengan menyediakan lingkungan yang bersih, udara yang sehat, dan sarana prasarana pendukung yang baik.”(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *