Investor Domestik Mendominasi Proyek IKN: Siap dan Capable untuk Berkontribusi

Investasi di Ibu Kota Negara Nusantara.
Investasi di Ibu Kota Negara Nusantara.

Jakarta Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengakui bahwa investor dalam negeri masih aktif berinvestasi dalam proyek Ibu Kota Negara. Beberapa alasan menjadi dasar untuk hal ini.

Agung Wicaksono, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, menyatakan bahwa investor domestik dianggap lebih siap atau mampu untuk terlibat dalam proyek IKN.

“Jika ada yang bertanya mengapa progresnya lambat atau apa yang terjadi dengan 320 proyek tersebut, tentu ada pesan bahwa kita memprioritaskan investor domestik sesuai dengan kemampuan dan prioritas kita. Setelah kami tinjau, ternyata investor domestik ini mampu untuk melakukan investasi,” kata Agung dalam pertemuan Zoom, Jumat (15/12/2023).

Meskipun begitu, Badan Otorita IKN telah menerima total 328 Surat Pernyataan Minat Investasi (LOI) dari berbagai investor dunia. Namun, sebagian besar LOI berasal dari investor Indonesia.

Baca Juga  PT MRT Jakarta, Penjualan Naming Rights Stasiun Tingkatkan Pendapatan Signifikan

Agung menyatakan bahwa saat ini telah ada beberapa investor asing yang telah mengirimkan LOI sebesar 45%. Dari total LOI investor asing, Singapura mendominasi dengan 28 LOI, diikuti oleh Jepang (25 LOI), dan Tiongkok (21 LOI).

“Jika ditanya, sebagian besar masih berasal dari investor domestik. Namun, sudah ada 45% yang berasal dari investor asing yang mendominasi,” ujar Agung.

Agung juga menekankan bahwa investor domestik merupakan pelopor dalam proyek IKN. Meskipun demikian, dia menambahkan bahwa investor asing juga memberikan kontribusi signifikan bagi IKN dan diharapkan dapat terealisasi pada tahun mendatang.

Baca Juga  Pasar Pagi Dermaga Tasik Agung Rembang, Pedagang Laris Manis

Sebelumnya, Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menyatakan bahwa saat ini calon investor cenderung bersikap wait and see atau menunda untuk merealisasikan investasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) karena Indonesia memasuki tahun politik.

“IKN ini, meski sudah ada undang-undangnya, namun bagi investor pertimbangannya tidak hanya pada kerangka regulasi. Apakah transisi politik ini akan meyakinkan investor bahwa proyek IKN ini akan terus berjalan dan arah pembangunan IKN ke depan akan kemana,” ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *