Denda Besar Mengintai: BPK Catat Potensi Pembayaran Rp7,77 Triliun dari Freeport Indonesia

Freeport berpotensi denda karena telat bangun smelter.
Freeport berpotensi denda karena telat bangun smelter

Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap potensi denda administratif yang harus disetor oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada negara sebesar USD 501,95 juta atau setara dengan Rp 7,77 triliun. Denda ini diberlakukan akibat terjadinya keterlambatan dalam pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter.

Menyikapi catatan BPK, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan proyek smelter oleh PTFI terjadi terutama akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Walaupun demikian, Erick enggan memberikan tanggapan terkait potensi denda yang harus dibayarkan oleh PTFI. Menurutnya, selama masa krisis kesehatan akibat Covid-19, pembangunan proyek smelter PTFI terpaksa dihentikan.

“Ada Covid, apa yang ada di buku harus sesuai dengan lapangan, ya mesti sama persepsinya. Saya bukan membela Freeport, ya, itu Covid, pada saat Covid, memang berhenti,” ujar Erick saat diwawancara di Graha Pertamina, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/12/2023).

Baca Juga  INA Kelola Aset Jalan Tol BUMN, Erick Thohir Tegaskan Keuntungan bagi Indonesia

Lebih lanjut, Erick menyamakan situasinya dengan contoh ketika pendapatan kereta api turun drastis menjadi 20 persen. Dia menyatakan sulit memberikan penjelasan atas hal tersebut, dan menambahkan bahwa situasi tersebut terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sebelumnya, BPK mencatat bahwa pembangunan fasilitas proyek smelter oleh Freeport Indonesia mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Freeport berpotensi dikenai denda administratif sebesar Rp 7,77 triliun.

Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik selama enam bulan menunjukkan bahwa pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak menggunakan kurva S awal sebagai dasar verifikasi kemajuan fisik. Progres yang dicapai oleh PTFI, jika dibandingkan dengan rencana kumulatif menggunakan kurva S awal, tidak mencapai 90%, sehingga memenuhi kriteria untuk dikenakan denda administratif.

Baca Juga  Presiden Jokowi Minta Perbaikan Cepat Layanan BPJS dan Antrean Pasien

“BPK menghitung potensi denda dengan merujuk pada data realisasi penjualan ekspor PT FI, dan hasilnya menunjukkan potensi denda administratif keterlambatan sebesar USD 501,94 juta (Rp 7,77 triliun),” demikian isi Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2023.

BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan instruksi kepada Direktur Jenderal Minerba dalam menetapkan kebijakan terkait formula perhitungan denda.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *