Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menciptakan gebrakan dalam dunia ekonomi dengan mengalokasikan dana sebesar Rp40,6 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang efisien.
Sementara itu, minat investor asing, khususnya dari perusahaan teknologi Rusia, semakin meningkat, membawa angin segar bagi perkembangan proyek strategis ini.
Minggu (3/12/2023), memberikan fakta mengenai dana investor IKN hingga minat investor Rusia, sebagai berikut:
- Sri Mulyani Kucurkan Dana Rp40,6 Triliun
Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp40,6 triliun tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan IKN sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Mohammed Ali Berawi, menjelaskan konsep smart city IKN mencakup aspek smart governance, transportasi canggih, gaya hidup modern, energi terbarukan, industri, hingga infrastruktur dan lingkungan binaan.
Rusia, melalui perwakilan seperti Alexander Popov, Chairman of the Commission on Cooperation with Indonesia of Commerce and Industry, menawarkan kontribusi dalam bidang transportasi listrik, solusi kemacetan, dan penerapan teknologi waste-to-energy (WTE) di Nusantara.
- RI Kantongi 323 Surat Minat Investasi Ke IKN, 45% Investor Asing
Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat telah menerima 323 surat minat investasi (LOI) dari pelaku usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono, sekitar 45% dari LOI tersebut berasal dari investor asing, termasuk perusahaan-perusahaan asal Korea Selatan.
Pentingnya LOI ini tidak hanya sebatas investasi langsung, namun juga melibatkan proyek-proyek kerja sama dengan pemerintah, seperti yang diungkapkan Agung. Dengan proyek ini, pembangunan IKN saat ini telah mencapai 55% (batch 1).
Anggaran pemerintah yang sudah dikeluarkan dari tahun 2022 hingga 2023 mencapai sekitar USD2,2 miliar atau sekitar Rp35 triliun, dengan komitmen pemerintah untuk hanya menggunakan APBN sekitar 20% dari total kebutuhan pembiayaan sebesar Rp466 triliun.
Selebihnya akan dicarikan melalui investor swasta, BUMN, dan BUMD untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN tanpa memberatkan keuangan negara.(BY)
