Pemerintah Dikritik Terkait Rencana Pembagian Rice Cooker Berbasis Listrik sebagai Pengganti LPG 3 kg

Pemerintah bagikan rice cooker gratis.
Pemerintah bagikan rice cooker gratis.

Jakarta – Pemerintah Indonesia merencanakan program pembagian alat memasak berbasis listrik, khususnya rice cooker, sebagai upaya untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Rencana tersebut diumumkan sebagai langkah pengganti dari distribusi LPG 3 kilogram (kg) yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat.

Meskipun diharapkan dapat memberikan solusi terhadap isu energi bersih, kebijakan ini mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Menurutnya, program ini dianggap tidak masuk akal mengingat kondisi harga beras yang terus meningkat dan pasokan yang berkurang.

“Kalau sasarannya ke rumah tangga miskin dan rentan miskin, apa yang mau dimasak? Berasnya saja mahal. Harusnya permasalahan beras yang diselesaikan dulu, bukan malah bagi-bagi rice cooker. Program ini malah jadi pemborosan anggaran,” ungkap Bhima dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Baca Juga  Presiden Jokowi dan Para Menteri Laporkan SPT Tahunan Pajak di Istana Negara

Bhima menilai bahwa program ini tidak memberikan subsidi yang signifikan bagi masyarakat miskin dan justru terkesan tidak relevan. Baginya, penyelesaian terhadap permasalahan harga beras harus menjadi prioritas utama sebelum beralih ke program pembagian peralatan memasak.

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membenahi kebijakan LPG 3 kg yang dinilainya kurang tepat sasaran. “Program LPG 3 kg kan sasarannya sering tidak tepat malah usaha makanan ikut pakai, seharusnya pemerintah melakukan pengetatan terkait hal itu. Bagaimana caranya agar kebiasaan masyarakat menengah ke atas ini dapat dihilangkan, bukan malah mengganti LPG ke rice cooker,” tandas Bhima.(BY)

Baca Juga  Proyek KPBU Bangun Hunian di IKN Capai Rp50 Triliun, Agung Wicaksono Ungkap Detailnya

Pernyataan kritis Bhima Yudhistira menunjukkan bahwa rencana pemerintah perlu mendapatkan evaluasi lebih lanjut agar benar-benar dapat memberikan solusi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *