Sengketa Lahan Hotel Sultan di Kawasan GBK: Tenggat Waktu Habis, Tamu Masih Banyak

Hotel sultan masih beroperasi normal
Hotel sultan masih beroperasi normal

Jakarta – Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK) telah mengunjungi manajemen Hotel Sultan untuk memberitahu bahwa tenggat waktu yang diberikan untuk mengosongkan lahan Blok 15 kawasan GBK (lokasi Hotel Sultan) telah berakhir. Namun, hingga saat ini, Hotel Sultan masih beroperasi secara normal dengan banyak tamu yang menginap.

Fakta-fakta sengketa Hotel Sultan yang masih memiliki banyak tamu adalah sebagai berikut:

  1. Tidak Memiliki Izin Beroperasi Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPGBK), Saor Siagian, menjelaskan bahwa saat ini PT Indobuildco, pemilik Hotel Sultan, secara hukum tidak memiliki izin untuk mengoperasikan hotel ini. Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Indobuildco sudah habis masa berlakunya dan tidak mendapatkan izin pembaharuan dari Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

HGB PT Indobuildco yang mendapatkan izin perpanjangan pada tahun 2003 telah habis masa berlakunya pada 3 Maret 2023 untuk HGB26/Gelora dan 4 April 2023 untuk HGB 27/Gelora.

Baca Juga  Peran Penting Serikat Pekerja dalam Transisi Energi Indonesia
  1. Peringatan Telah Diberikan PPGBK telah memberikan peringatan kepada PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan ini pada tanggal 29 September 2023. Selain itu, PPKGBK juga telah beberapa kali mengirim surat kepada PT Indobuildco untuk meminta pengosongan lahan karena hak guna bangunan mereka telah berakhir.
  2. Masih Terdapat Banyak Agenda Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyatakan bahwa masih banyak kamar dan ruang rapat yang telah dipesan sebelumnya. Oleh karena itu, pengelola tidak dapat dengan segera membatalkan reservasi para tamu yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. Beberapa acara seperti rapat Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dan kegiatan internal Adaro Energy juga masih berlangsung.
  3. Penetapan Pengadilan Belum Ada Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, mengklaim bahwa belum ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa PT Indobuildco harus mengosongkan kawasan Hotel Sultan. Selain itu, keputusan untuk membayar royalti penggunaan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berserta bunganya telah dijalankan oleh PT Indobuildco. Oleh karena itu, PT Indobuildco berpendapat bahwa tidak ada perintah pengadilan yang mengharuskan mereka mengosongkan kawasan Hotel Sultan.
  4. Rencana Pengembangan Kawasan Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A Kusumo, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana induk pengembangan kawasan GBK menjadi kawasan terintegrasi dan modern, berstandar internasional, serta memberikan manfaat dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Rencana ini akan berfokus pada pembangunan ruang publik, komersial, dan kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Baca Juga  Jokowi Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Berlakukan TKDN 40% hingga 2026

Sengketa mengenai Hotel Sultan di kawasan GBK masih menjadi perbincangan, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau. (BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *