Pemerintah Harus Memberikan Insentif untuk Pedagang Pasar yang Terdampak Perkembangan Toko Online, Menurut YLKI

Pedagang pasar kalah saing dengan toko online
Pedagang pasar kalah saing dengan toko online

Jakarta – Para pedagang di pasar tradisional saat ini menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya popularitas belanja online. Sebagai respons terhadap perubahan ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan insentif berupa keringanan pajak dan akses pinjaman kepada para pedagang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Agus Suyatno, Pengurus Harian YLKI, mengungkapkan bahwa insentif pajak akan membantu mengurangi beban biaya produksi dan operasional UMKM, sementara pinjaman dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk.

“Insentif ini tidak harus berwujud uang, tetapi juga bisa berupa regulasi yang mempermudah para pedagang offline untuk berjualan secara berkesinambungan. Dengan cara ini, harga produk bisa tetap terjangkau oleh konsumen, misalnya dengan pajak yang lebih rendah dan akses pinjaman. Ini akan memberikan dorongan kepada pelaku usaha offline,” ujar Agus pada Kamis (28/9/2023).

Baca Juga  Kritik Tegas Muhaimin Iskandar terhadap Food Estate, Konflik Agraria dan Dampak Lingkungan

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mengatasi fenomena penurunan penjualan di toko-toko offline. Kebijakan yang diambil haruslah mencakup seluruh kepentingan UMKM, baik yang beroperasi secara online maupun offline.

Agus melihat bahwa e-commerce seharusnya menjadi pelengkap bagi ekosistem pasar offline, bukan mengancam eksistensi mereka. Keberadaan platform transaksi online telah menjadi keniscayaan di era digital saat ini. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan akan menguntungkan semua pelaku mikro di dalam negeri.

“Sebetulnya, pasar offline masih memiliki pangsa pasarnya sendiri. Ini seharusnya bisa berjalan beriringan, di mana offline dan online saling melengkapi, menjadi pilihan bagi konsumen,” tambahnya.

Baca Juga  Coldspace, Startup Rantai Dingin, Kenalkan Hybrid Cold Fulfillment Warehouse Pertama di Indonesia

Di sisi lain, pemerintah juga harus memantau e-commerce yang memungkinkan perdagangan produk impor ilegal, yang seringkali dijual dengan harga yang sangat murah. Jika terbukti ada pelanggaran, maka perlu ada pembatasan yang sesuai.

“Saat ini, banyak barang impor yang dijual secara online, dan jika harganya bersaing dan terlalu murah, pemerintah harus mencari cara untuk membatasi produk impor tersebut,” lanjutnya.

Selain kebijakan dan insentif pemerintah, para pelaku UMKM juga harus meningkatkan kreativitas dan kualitas produk mereka agar dapat bersaing. Hal ini akan memberikan stimulus kepada konsumen, yang akan semakin diuntungkan dengan beragam pilihan belanja yang tersedia.

“Semakin banyak akses belanja yang ada, semakin baik bagi konsumen, karena mereka memiliki banyak opsi untuk dipilih,” pungkas Agus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *