DPD RI  

Senator Filep Minta Kejaksaan dan BPK Usut Dugaan Korupsi Dana CSR BP Tangguh

Filep Wamafma
Filep Wamafma

Jakarta, fajarharapan.id – Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusut dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Filep menilai peran stakeholder terkait dalam persoalan ini sangat diperlukan sejak unsur tanggung jawab sosial (TJS) perusahaan atau CSR dimasukkan ke dalam komponen biaya-biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah yakni cost recovery, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017.

Pasalnya PP tersebut mengandung ketentuan dimana komponen CSR ini ditanggung pemerintah jika aktivitas hulu migas telah memasuki masa eksploitasi. Sehingga menurutnya, komponen cost recovery tersebut tidak hanya menjadi domain eksekutif, melainkan juga masuk dalam wilayah penegakan hukum.

Baca Juga  Sultan Minta BI Batalkan Pengenaan Biaya MDR Transaksi QRIS Pada Pelaku UMKM

“Saya harus tegaskan sekali lagi bahwa sejak awal advokasi terhadap masyarakat adat terdampak BP Tangguh, saya tidak pernah setuju bahwa CSR itu dijadikan sebagai bagian dari cost recovery. Itu yang harus dipahami dulu, karena walaupun merupakan bagian dari investasi, pemerintah tetap harus membayar kembali kepada kontraktor, sehingga porsi penerimaan negara dari Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang dan menyebabkan penerimaan APBN berkurang. Dengan kata lain, ya tetap memakai uang negara, uang rakyat,” ujar Filep di Gedung DPD RI, saat ditemui awak media (10/7/2023).

Baca Juga  DPD RI Siap Selenggarakan Sidang Bersama 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *