Padang  

Dewan Pers Gelar Workshop Peliputan Pilkada 2024 di Sumbar

Padang, fajarharapan.id – Dewan Pers, Gelar Workshop Peliputan Pilkada Propinsi Sumatera Barat 2024 di Hotel Santika Kota Padang,
Kamis (5/9/2024).

Sebagai pembicara, Ketua Dewan Pers. Dr. Ninik Rahayu, dengan Topik, Peran, fungsi, tanggung jawab posisi pers dan wartawan terkait Pilkada 2024, Komisioner KPUD Sumbar Jons Manedi, Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada 2024 dan Anggota Bawaslu Sumbar Mhd Khadafi, Pentingnya Keterlibatan Media Pers dan Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada 2024.

banner sidebar

Kemudian Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy Pemberitaan dan Iklan Kampanye di Media Penyiaran dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers (DP) Dr. Ninik Rahayu menegaskan, jurnalis tidak boleh menjadi tim sukses (timses) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah pada Pemihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Baca Juga  Pemprov Sumbar Melesat ke Jajaran 6 Besar Provinsi dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kulitas Tertinggi

“Tak hanya itu, namun jurnalis tidak boleh jadi tim sukses,” sambung Ketua DP Ninik Rahayu.

Ia mengingatkan, jika ada insan pers atau media yang mengambil bagian sebagai timses paslon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu, maka harus mundur dari tugasnya sebagai wartawan atau media.

“Jika ada insan pers dan media yang menjadi timses Pilkada, maka harus mundur dulu, karena keberadaan pers harus independent dan merdeka,” katanya.

Dengan demikian, semua jurnalis atau pers untuk taat terhadap kode etik jurnalistik (KEJ) terkait dengan kegiatan peliputan Pilkada.

Baca Juga  Anggaran Pengelolaan Sampah Padang 2025 Naik Dua Kali Lipat

Seiring dengan hal itu, Jurnalis dan media berkewajiban untuk menyajikan fakta dan peristiwa yang valid kepada publik.

Menyinggung fungsi dan peran pers untuk penegak demokrasi, ia juga menegaskan, pers bukan corongnya pemerintah, penegak hukum dan legislatif.

“Pers harus berperan dalam demokrasi, bukan memobiliasi dukungan untuk calon tertentu, tapi bagaimana pers megedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan tepat dan meningkatkan partisipasi pemilih,” ucapnya. 

Workshop yang gelar DP tersebut diikuti pemimpin redaksi media cetak, televisi, elektonik dan media online se-Sumatera Barat.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *