Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi instrumen baru yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Prabowo memperkenalkan badan tersebut di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih serta kader Partai Gerindra.
Presiden menyatakan bahwa BPI Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. Ia juga berharap seluruh mantan presiden Indonesia bersedia menjadi pengawas badan tersebut.
“Saya menamainya Danantara, Daya Anagata Nusantara, yang berarti kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidato peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).
“Danantara merupakan dana milik rakyat, termasuk generasi mendatang. Saat ini, nilai aset yang dikelola mencapai hampir USD 980 miliar,” jelasnya.
Rencana pembentukan Danantara telah mencuat sejak lama, bahkan sebelum Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Badan ini disiapkan sebagai pengganti Kementerian BUMN.
Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta), Anggawira, mengungkapkan bahwa Danantara akan berfungsi sebagai superholding bagi perusahaan-perusahaan milik negara.
Sosok yang ditunjuk untuk memimpin Danantara mengarah pada Muliaman Hadad, mantan Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2012-2017 serta eks Deputi Gubernur BI tahun 2006-2012.
Muliaman resmi dilantik sebagai pemimpin Danantara pada 22 Oktober 2024, hanya dua hari setelah Prabowo menjabat sebagai presiden. Pelantikannya dilakukan bersamaan dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
Peluncuran Danantara awalnya direncanakan pada 8 November 2024. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan sempat dipanggil Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI untuk menyiapkan fasilitas dan kebutuhan badan tersebut. Namun, peresmiannya kemudian diundur hingga 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuh perusahaan BUMN besar akan dialihkan ke Danantara, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.
“Kami sudah berdiskusi dan tujuh BUMN ini akan dialihkan ke Danantara. Saat ini masih dalam tahap pengenalan awal,” kata Muliaman dalam pertemuan dengan pimpinan tujuh BUMN di Kantor Danantara, Jakarta Pusat, pada November 2024.
Muliaman juga menyebut bahwa Danantara akan berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority (INA), dengan rencana untuk mengintegrasikan dana investasi tersebut ke dalam struktur baru.
Proses pembentukan Danantara terus berlanjut melalui diskusi antara pemerintah dan DPR RI, termasuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pendirian badan ini menjadi bagian penting dalam RUU yang akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025 pada 4 Februari 2025.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan dana segar sebesar Rp750 triliun (USD 44 miliar) melalui efisiensi anggaran. Dari jumlah tersebut, Rp358 triliun (USD 20 miliar) akan dialokasikan untuk memperkuat Danantara.
“Dari total Rp750 triliun, sebanyak USD 24 miliar (Rp392 triliun) harus digunakan untuk memastikan rakyat mendapatkan makanan bergizi. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kelaparan,” ujarnya.
“Sisa USD 20 miliar akan diserahkan ke Danantara untuk dikelola dan diinvestasikan,” tegasnya.
Menurutnya, dividen dari BUMN yang tergabung dalam Danantara diperkirakan mencapai Rp300 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, Rp200 triliun akan dimanfaatkan pemerintah, sementara Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai tambahan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). (des*)
