Jakarta – Pemerintah memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen untuk mobil hybrid. Namun, besaran insentif ini dianggap terlalu kecil dan tidak sebanding jika dibandingkan dengan dukungan untuk mobil listrik.
CEO PT Indomobil National Distributor (IND), Tan Kim Piauw, yang merupakan agen pemegang merek Citroen, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya memiliki produk kendaraan hybrid yang bisa dipasarkan di Indonesia. Namun, insentif yang minim membuat mereka memilih untuk lebih fokus pada kendaraan berbahan bakar bensin (ICE) dan mobil listrik.
“Untuk hybrid dan EV, meskipun ada perhatian, insentif hybrid hanya 3 persen. Dampaknya sangat kecil,” ujar Tan dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Perbedaan Insentif Mobil Hybrid dan Listrik
Saat ini, pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk mobil listrik, termasuk pembebasan bea masuk untuk kendaraan impor utuh (CBU). Langkah ini bertujuan untuk menurunkan harga jual mobil listrik yang masih tinggi di pasar Indonesia.
“Dukungan untuk EV sangat besar. Pajaknya tahun ini hanya 1 persen, lalu ada pembebasan bea masuk untuk CBU, pajak barang mewah (luxury tax) menjadi nol persen. Jika semuanya dihitung, insentif untuk hybrid jauh lebih kecil,” tambah Tan.
Strategi Citroen di Pasar Indonesia
Dengan kebijakan ini, Citroen memutuskan untuk memprioritaskan pengembangan mobil listrik dan kendaraan ICE di Indonesia. Tan mengakui bahwa insentif yang ada saat ini belum cukup untuk membuat harga mobil hybrid menjadi lebih kompetitif.
“Tentu kami akan menghadirkan kendaraan listrik baru sesuai dengan program pemerintah. Namun, kami juga tidak bisa mengabaikan pasar ICE yang masih memiliki potensi besar di Indonesia,” jelasnya.
Citroen berkomitmen untuk mendukung agenda pemerintah dalam transisi energi, sambil tetap mempertahankan keseimbangan antara penjualan mobil listrik dan kendaraan berbahan bakar konvensional.(BY)
