Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan agar UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah bekerja sama dengan pengusaha untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan.
“Peluang PAD dari budidaya ikan laut dan payau sangat besar, namun belum dikelola dengan maksimal,” ujar Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, di Padang, Kamis.
Muhidi menambahkan bahwa UPTD BPBALP perlu menggandeng berbagai pihak, termasuk pengusaha, untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.
Kerja sama tersebut menjadi sangat penting mengingat penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun. Oleh karena itu, potensi yang ada, terutama di sektor kelautan dan perikanan, harus dimaksimalkan.
“Sektor perikanan bisa menjadi salah satu andalan Sumbar untuk meningkatkan pendapatan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPBALP Sungai Nipah, Lastri Mulyanti, menyebutkan beberapa komoditas yang saat ini dikembangkan, seperti ikan karapu, kakap, lobster laut, dan udang vaname.
“UPTD BPBALP Sungai Nipah dapat menjadi andalan dalam peningkatan PAD, namun alokasi anggaran yang ada belum mencukupi,” katanya.
Lastri mengungkapkan bahwa terdapat 33 kelompok nelayan pembudidaya ikan kerapu di bawah binaan BPBALP yang tersebar di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompok-kelompok ini berhasil mengimpor ikar kerapu hingga 33 ton per tahun.
“BPBALP terus membina para peternak ikan agar terhindar dari gagal panen, dan hasilnya cukup baik karena tidak ada yang gagal panen,” tambahnya.
Pada tahun 2024, UPTD BPBALP Sungai Nipah menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp475 juta, namun hingga akhir Desember 2024, instansi tersebut baru berhasil mengumpulkan Rp132 juta. (des*)
