Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menunjuk pengganti penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.
“Berkaitan dengan hal ini, Kemendagri akan segera menugaskan seorang ASN dengan jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menggantikan yang bersangkutan sebagai penjabat Wali Kota Pekanbaru agar administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujar Bima pada Selasa (3/12).
Sebelum menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar adalah seorang ASN di Kemendagri yang menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Bima mengungkapkan bahwa selama bertugas di Kemendagri, Risnandar dikenal sebagai pegawai yang berkinerja baik tanpa catatan pelanggaran. Oleh karena itu, Risnandar kemudian dipilih untuk menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.
“Berdasarkan evaluasi, kinerja Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru terbilang positif,” tambah Bima.
Terkait kasus yang menimpa Risnandar, Bima menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah berulang kali mengingatkan semua penjabat kepala daerah untuk menghindari tindakan korupsi.
Bima juga meminta Risnandar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Jika terbukti melakukan korupsi, ini adalah tindakan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Risnandar yang baru menjabat sekitar enam bulan sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru pada Senin (2/12). Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi bahwa Risnandar termasuk yang ditangkap dalam OTT tersebut di wilayah Provinsi Riau.
Risnandar dibawa ke Mapolresta Pekanbaru sekitar pukul 19.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.(des*)
