Mengapa PPPK Belum Menduduki Posisi Setingkat Kasi Hingga Kepala Dinas? Ini Ungkapan Bupati

Rembang,fajarharapan.id – Bupati Rembang, Abdul Hafidz menekankan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memberikan kinerja maksimal, karena akan dievaluasi tiap 5 tahun sekali.

Ia menyampaikan masalah tersebut ketika pelantikan dan penyerahan SK kepada PPPK tenaga teknis formasi tahun 2022 di lantai IV Gedung Setda Rembang, Jum’at (24/11/2023) kemarin.

Menurutnya, kalau pegawai tidak memenuhi target, pasti akan ada pertimbangan lain.

“Kalau memenuhi kriteria dan target yang diberikan pimpinan jenengan, tentu tidak ada masalah,” kata Hafidz.

Jika mengacu ketentuan, PPPK bisa menduduki Kepala Seksi, Kepala Bidang hingga Kepala Dinas. Namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah (PP) belum turun, sehingga hal itu belum bisa diterapkan.

“Kalau teks nya begitu. Tapi PP belum keluar, kita masih menunggu. Bagaimana PP nya, bagaimana Peraturan Mendagrinya, sampai bagaimana Perda nya, belum,” imbuhnya.

Baca Juga  Pj Wako Jasman Lakukan Monitoring Pengawasan Obat Dan Makanan Di Pasar Pabukoan Payakumbuh

Hafidz juga mengingatkan jangan sampai ada pegawai yang tidak tahu apa pekerjaannya.

“Aku iki arep laopo leh. Ini kan repot nanti,” ungkapnya.

Apalagi untuk formasi tahun 2022 termasuk kebijakan yang sangat berpihak kepada para PPPK, sehingga harus benar-benar disyukuri dengan cara memberikan kinerja terbaik.

“Yang kemarin proses perekrutannya begitu ketat dan tidak bisa diintervensi siapapun. Mboh soale wuangil, mboh pas ning kono durung iso jawab,(gak tahu soalnya susah, gak tahu pas disana belum bisa jawab red) dari 140 orang sekian, yang dinyatakan lulus passing grade hanya 40 sekian. Saya tidak mengatakan jenengan bodho lho ya, Bupati ngenyek, jangan ya,” beber Bupati.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang, Arif Ramadhan memperinci Pemkab Rembang memperoleh formasi PPPK tenaga teknis tahun 2022 sebanyak 146. Tapi yang berhasil lulus hanya 47 orang.

Baca Juga  Buya Mahyeldi Luncurkan Program KOKESRA, Atasi Masalah Permodalan UMKM Sumbar

Kemudian ada seleksi berdasarkan optimalisasi, yang lolos 61 orang, sehingga totalnya 108.

“Setelah menerima nomor induk PPPK, menandatangani perjanjian kerja,” ujarnya.

Arif menimpali SK pengangkatan terhitung masa tanggal 24 November 2023 sampai dengan 23 November 2028.

“Adapun gajiannya mulai bulan Desember 2023,” imbuh Arif.

Khusus pelantikan pada hari Jum’at, kemarin hanya diikuti 61 orang saja.(romadi/putra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *