Ketua DPD RI Kunjungi Pondok Pesantren Al Rosyid

.

Bojonegoro, fajarharapan.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendatangi Pondok pesantren Al Rosyid Kendal Dander, Bojonegoro, Kamis (2/3).

Kehadiran Senator asal Jawa Timur itu disambut pimpinan pesantren, Kyai ‘Alamul Huda Masyhur.

“Kami belum merasa puas, kalau belum beliau sendiri hadir di Pondok Pesantren Al Rosyid, kami ingin spesial, anak-anak punya keinginan. Kami ingin menghormat Bapak Ketua DPD karena beliau pimpinan DPD RI, mudah-mudahan bisa RI 1,” kata Kyai ‘Alamul Huda. 

Kyai Alamul menilai bukan hal mustahil LaNyalla bisa menjadi RI 1

Pak Jokowi dulu pengusaha mebel saja bisa menjadi walikota bukan mustahil. 

Dia mengaku salut dengan LaNyalla yang selalu mencintai Pondok Pesantren. Sehingga mereka  senang LaNyalla hadir di Al Rosyid milik umat dan milik bangsa.

“Beliau selalu berbicara tentang UUD 45, untuk  menyehatkan bangsa Indonesia, karena saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak problematika. Bagi kami menjawabnya melalui pendidikan, karena pendidikan  senjata  paling mutakhir  mengangkat bangsa Indonesia menuju bangsa bermartabat. Salah satu pendidikan untuk mengembalikan UUD 45 ke naskah asli,” katanya. 

Baca Juga  Jo1 Prajurit Gugur hingga Dandim Yahukimo Terluka, TNI AD Kutuk Aksi Penembakan KKB

Menurut dia, edukasi yang luar biasa sangat penting untuk mengubah dunia.  “Pondok pesantren ini sarana menuju perubahan arah bangsa menjadi lebih baik lagi. Tahun 2045 adalah tahun Indonesia Emas. Ketika bonus demografi ini terjawab dengan baik, Indonesia akan menjadi negara maju dan terhormat di tengah bangsa lain,” katanya.

Sementara Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan  bertekad  meluruskan perjalanan bangsa.

“Sebagai Ketua DPD RI, saya  mendapatkan amanah untuk meluruskan bangsa ini. Yang pertama sejak amandemen 1999 sampai tahun 2002 terjadi pembegalan UUD 1945 yang asli diubah 95 persen menjadi UUD 2002,” katanya. 

“Kita tidak pernah mengajarkan berdemokrasi liberal, berdemokrasi individualisme. Tapi nyatanya, tahun 2002 arah perjalanan bangsa hanya dilakukan  partai politik bersama presiden,” tuturnya.

Dikatakan, hal seperti ini tidak diinginkan founding fathers. Sebab, saat UUD 1945 dibuat, di situ para pemuka agama, intelektual dan tokoh-tokoh lain sepakat memakai sistem sendiri. Sistem yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang super majemuk. Yaitu sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila.

Baca Juga  LPM Tiaka Bersaing Dalam Penilaian LPM Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar

Karena sejak tahun 2002 Pancasila ditinggalkan, sebagai Ketua DPD LaNyalla berusaha mengembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah asli, untuk kemudian disempurnakan dengan teknik adendum.

“Kita menjiplak Demokrasi liberal ala barat yang menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung, dan sejak saat itu terjadi polarisasi dan perpecahan di masyarakat,”paparnya.

Dilanjutkan oleh LaNyalla, seandainya mengikuti rumusan bernegara yang disusun oleh para pendiri bangsa, pemilihan presiden itu di MPR. Di lembaga tertinggi itulah semua elemen rakyat terwakili sehingga demokrasinya berkecukupan.

“Di situ ada utusan golongan, ada utusan daerah dan ada utusan dari parpol,” katanya.

Dijelaskannya, sebelum amandemen 2002, MPR menjadi lembaga tertinggi negara yang terdiri dari anggota DPR kemudian utusan golongan, utusan daerah. 

“Penjelmaan rakyat ada di dalam MPR itu adalah yang diutus dan yang dipilih. Yang dipilih pada saat itu adalah parpol, sekarang hanya parpol dan DPD,” katanya. (Naldi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *