Penyaluran DAK Fisik di Pasaman dan Pasbar Masih Rendah




Lubuk Sikaping – KPPN Lubuk Sikaping melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Kamis 20 Juli 2023. Koordinasi secara daring dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion ini dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Inspektur Kabupaten Pasaman, Inspektur Kabupaten Pasaman Barat dan tim KPPN Lubuk Sikaping.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Heni menyampaikan arahan bahwa sampai dengan 18 Juli 2023 yang lalu serapan untuk penyaluran Dana Desa cukup menggembirakan karena secara rata-rata telah berada di atas 60 persen.

Adapun rinciannya, penyerapan pada Kabupaten Pasaman sebesar 64,87% atau setara Rp 30.166.336.200,- dari alokasi pagu sebesar Rp 46.503.704.000. Sementara pada Kabupaten Pasaman Barat sebesar 59,97% atau setara dengan Rp 20.639.593.200 dari pagu sebesar Rp 34.415.963.000.

Namun demikian berdasarkan pantauan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk Kabupaten Pasaman masih menyisakan 24 desa/nagari dari 37 nagari yang belum mengajukan permintaan salur BLT Desa triwulan III tahun 2023. Sedangkan untuk Kabupaten Pasaman Barat menyisakan lima desa/nagari dari 19 nagari yang belum mengajukan.

“Hal ini perlu mendapat perhatian bersama karena tujuan dari penyaluran BLT Desa adalah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2023 yang menjadi prioritas nasional,” kata Heni.

Berbeda dengan capaian atau progres penyaluran Dana Desa, untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Memasuki Semester II atau triwulan III ini, serapan DAK Fisik rata-rata masih berada di angka 16,4% dengan rincian penyaluran pada Kabupaten Pasaman sebesar 25,52% atau setara Rp 27.995.902.240 dari pagu Rp 109.689.147.000.

Sementara pada Kabupaten Pasaman Barat masih 7,28% dari pagu Rp 34.883.925.000. Heni mengingatkan bahwa batas waktu perekaman dokumen persyaratan DAK Fisik Tahap I ini adalah 21 Juli 2023.

Heni berharap melalui pertemuan ini dapat diperoleh informasi bahwa secara persyaratan untuk seluruh dokumen telah dilakukan perekaman pada aplikasi OMSPAN oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga dapat dipastikan bahwa manfaat dari penyaluran DAK Fisik ini dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. “Penyaluran DAK Fisik ini bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional antara lain penyediaan prasarana dan sarana publik serta percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya. (yuni)

Baca Juga  Gubernur Mahyeldi Puji Pola Pengembangan Sektor Pariwisata Kota Pariaman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *