Kota Pariaman – Tiga kursi strategis di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman, Sumatera Barat, telah keluar secara resmi untuk dilelang terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama eselon dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, di balik kabar ini, terselip kisah panjang tentang sembilan jabatan kepala OPD yang hingga kini masih dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt). Sebagian, bahkan sudah nyaris dua tahun tak kunjung definitif.
Salah satunya yang paling “aneh” dan menggelitik perhatian publik adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
Sejak ditinggal pejabat definitifnya, Marhaen, yang kini berkarier di Kementerian Pariwisata di Jakarta, jabatan strategis itu tak juga memiliki nakhoda tetap. Dua tahun lebih Disparbud berlayar tanpa kapten, sementara sektor pariwisata daerah terus mencari arah kebangkitannya.
Kini, melalui pengumuman resmi, tiga JPT Pratama, telah dibuka lelang untuk pengisiannya. Yakni Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP), serta Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD).
Agaknya, seleksi JPT Pratama eselon dua ini menjadi awal dari proses panjang mengisi kekosongan kepemimpinan di tubuh birokrasi Pemko Pariaman.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pariaman, Afrizal Azhar, saat dihubungi awak media ini, Jumat (17/10/2025) siang, membenarkan hal tersebut.
“Tiga JPT Pratama itu sudah disetujui oleh BKN. Proses seleksi sedang berjalan, dan akan kita tuntaskan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Namun ketika ditanya berapa nama yang telah mendaftar dan sejauh mana tahapan seleksi berlangsung yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel), Afrizal masih belum memberikan keterangan karena masih dalam proses.
“Kita tunggu saja beberapa hari ke depan. Semua akan diumumkan secara resmi,” kata Afrizal Azhar yang tamatan IPDN tahun 1993 itu.
Sementara itu, enam jabatan lainnya yang masih “kosong” disebut akan menyusul pada lelang tahap berikutnya, setelah pelaksanaan job fit selesai. Sekda Afrizal Azhar memastikan, Pemko Pariaman menargetkan pengisian jabatan definitif rampung sebelum akhir tahun ini.
“In shaa Allah, jelang akhir tahun ini sudah bisa kita selesaikan,” ujar Afrizal yang sebelumnya berkarir di Pasaman Barat.
Disamping itu, ada cerita fenomena banyaknya jabatan Plt di lingkungan Pemko Pariaman, memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik. Dari Bappeda, BPKPAD, P3A&KB, PUPRP, Dikpora, hingga Parsbud, hampir seluruh OPD vital belum memiliki pemimpin definitif.
Akibatnya, arah kebijakan dan inovasi daerah terkesan berjalan di tempat, menunggu kejelasan kepemimpinan.
“Kalau terlalu lama Plt, sulit mengambil keputusan strategis. Dampaknya ke pelayanan publik,” ujar salah satu ASN senior yang enggan disebut namanya.
Kini, semua mata tertuju pada proses seleksi terbuka ini. Apakah benar-benar menjadi momentum penyegaran birokrasi. Atau sekadar rotasi rutin tanpa gebrakan berarti?
Publik menanti, siapa yang bakal duduk di kursi panas OPD Pemko Pariaman. Dan, apakah mereka mampu mengembalikan marwah pelayanan publik yang selama ini tergerus oleh status “sementara”?.(mak).
