Jakarta – Spekulasi mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat setelah rencana penghematan besar yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa pihak mempertanyakan apakah megaproyek ini akan terus berlanjut.
Namun, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, menepis kekhawatiran tersebut setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025).
“Saat ini sebagian besar pegawai OIKN sudah berkantor di sana. Di Jakarta, awalnya kami menggunakan 17 lantai di Menara Mandiri, sekarang hanya tersisa 5 lantai. Kami optimistis pada Maret 2025 seluruh pegawai OIKN dapat bekerja di IKN,” ujar Basuki.
Bahkan, dukungan terhadap IKN semakin kuat dengan adanya rencana tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami diminta oleh Presiden dan sejumlah menteri untuk menyiapkan dokumen tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 14,4 triliun dari keseluruhan Rp 48,8 triliun,” jelas Basuki kepada wartawan usai RDP.
Sebelumnya, anggaran IKN sebesar Rp 48,8 triliun telah ditetapkan untuk pembangunan tahap kedua periode 2025-2029, berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) pada 21 Januari dan 3 Februari 2025.
Meski ada efisiensi anggaran, pemangkasan hanya dilakukan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IKN, yang awalnya sebesar Rp 6,3 triliun dikurangi menjadi Rp 5,2 triliun atau berkurang Rp 1,15 triliun.
“Pak Presiden telah menyetujui anggaran OIKN sebesar Rp 48,8 triliun. Penghematan yang dilakukan hanya untuk DIPA, dari Rp 6,3 triliun menjadi Rp 5,2 triliun,” tambah Basuki.
Selain anggaran tahap kedua, pendanaan pembangunan IKN juga bersumber dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diperkirakan mencapai Rp 60,93 triliun, serta investasi dari pihak swasta sebesar Rp 6,49 triliun.(des*)
