Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Banjir Kota Padang Parah, Sejumlah Rumah Diseret Arus Sungai

PadangBanjir yang melanda Kota Padang, Kamis (7/3/2024) menyebabkan sejumlah rumah warga tersapu air sungai. Hujan deras yang terus menerus sejak Kamis sore hingga Jumat, 8 Maret 2024 pagi, menyebabkan tidak hanya rumah hanyut, tetapi juga ratusan rumah digenangi air mencapai dua meter lebih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, Hendri Zulviton, menyatakan bahwa banjir terjadi karena sejumlah sungai meluap akibat tingginya intensitas hujan.

“Informasi sementara menunjukkan bahwa banjir kali ini cukup parah. Beberapa rumah warga di Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, dilaporkan hanyut tersapu banjir,” ungkapnya.

Hendri menambahkan bahwa tim dari Basarnas dan pihak terkait lainnya tengah melakukan evakuasi dan pendataan terhadap korban banjir.

Berdasarkan data yang tercatat, banjir telah merendam sejumlah titik, antara lain:

Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Simpang Buah Pulai Aur Duri, Kecamatan Lubuk Begalung, Wisma Utama Pulai Air, Kelurahan Parak Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung.

Selain itu, Kompleks Perumahan Kharisma Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung
Kawasan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Pantai Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah.

Informasi yang diperoleh, banjir juga merendam ratusan rumah di Pesisir Selatan, termasuk di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Jurai, dan Kecamatan Batang Kapas.

Satu unit jembatan gantung bahkan putus dan tersapu air sungai di Koto Rawang, Nagari Tambang. Sementara akses utama menuju Padang ke Painan, atau sebaliknya, untuk sementara tidak dapat dilalui karena badan jalan tertutup oleh air.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah setempat terus mengkoordinasikan upaya penanganan bencana dengan semua pihak terkait, termasuk Basarnas dan instansi kebencanaan lainnya, untuk memastikan evakuasi yang efisien serta pendistribusian bantuan kepada warga yang terdampak.

Pihak berwenang juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan siaga menghadapi potensi banjir susulan, serta mengikuti arahan-evakuasi yang diberikan oleh petugas. Kerjasama dan solidaritas antarwarga sangat diperlukan dalam situasi darurat seperti ini untuk mengatasi dampak bencana dengan lebih efektif.

Selain itu, perlu diingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti membersihkan saluran air dan menghindari pembuangan sampah sembarangan, untuk mengurangi risiko terjadinya banjir di masa mendatang.

Pemerintah setempat bersama dengan instansi terkait akan terus melakukan evaluasi dan upaya peningkatan sistem penanganan bencana agar dapat lebih efisien dalam merespons situasi darurat seperti ini di masa yang akan datang. Semoga dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, kita dapat melewati masa sulit ini dengan baik dan segera pulih dari dampak yang ditimbulkan oleh banjir tersebut.(ab)