Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui adanya organisasi masyarakat (Ormas) yang menolak diberikan konsesi tambang.
Menurut Bahlil, penolakan ini adalah bagian dari dinamika munculnya kebijakan baru pemerintah. Ada yang mendukung dan menerima kebijakan pembagian konsesi tambang, namun ada juga yang menolak.
Bahlil berpendapat bahwa penolakan dari beberapa ormas mungkin disebabkan oleh kekuatan ekonomi organisasi tersebut yang sudah cukup kuat. Sehingga, mereka merasa tidak perlu menambah pendapatan melalui pengelolaan konsesi tambang.
“Mungkin ada ormas yang secara ekonomi sudah kuat, dan ada juga yang membutuhkan,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Meski ada penolakan, pemerintah tetap menghargai setiap keputusan yang diambil oleh organisasi keagamaan tersebut. Sebab, tidak ada regulasi yang mewajibkan organisasi keagamaan untuk menerima konsesi tambang.
“Kita menghargai, negara ini adalah negara demokrasi. Pemerintah berupaya untuk melakukan redistribusi kekayaan negara sebagai bentuk dari keadilan,” lanjut Bahlil.
Namun demikian, Bahlil menyatakan bahwa pihaknya akan terus mensosialisasikan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Tujuannya adalah agar ormas tersebut memiliki pendapatan tambahan untuk melanjutkan kegiatan sosial yang membantu masyarakat.
“Kita berkewajiban untuk mensosialisasikan dan berdiskusi dengan baik. Apa yang belum jelas akan kita jelaskan. Pada akhirnya, jika ada yang setuju dan ada yang tidak, itu hal yang biasa,” tutupnya.(BY)
