Padang – Anggota DPR RI dari Sumatra Barat, Andre Rosiade, resmi diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi VI. Penetapan ini dilakukan setelah Ketua DPR Puan Maharani menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra 13 komisi dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).
Sementara itu, Anggia Ermarini dari Fraksi PKB ditunjuk sebagai Ketua Komisi VI DPR. Andre melanjutkan perannya di Komisi VI, yang mengawasi bidang perdagangan, kawasan perdagangan, serta pengawasan persaingan usaha dan BUMN, setelah sebelumnya menjabat pada periode 2019-2024.
“Alhamdulillah, kami diamanahkan oleh Partai Gerindra untuk mengisi posisi di Komisi VI dan menjadi wakil ketua. Kami memohon doa dan dukungan dari semua pihak agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Ini merupakan periode kedua kami di DPR dan juga di Komisi VI,” ujar Andre Rosiade, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR.
Andre menjelaskan bahwa meski terdapat penambahan dua komisi baru, yakni Komisi XII dan XIII, struktur dan tugas Komisi VI tetap tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Komisi ini tetap memiliki mitra kerja seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Selain itu, mitra kerja lainnya termasuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), serta Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). “Insya Allah kami akan berupaya maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tambah Andre Rosiade.
Sebagai Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade berkomitmen untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Ia akan fokus pada perbaikan BUMN dan pengembangan koperasi serta UKM, yang merupakan masa depan ekonomi nasional. Andre juga bertekad untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatkan daya saing industri di tengah kompetisi global.
Diketahui bahwa Ketua DPR RI, Puan Maharani, telah menetapkan pimpinan 13 komisi DPR RI untuk periode 2024-2029. Penetapan ini terjadi setelah Puan menyetujui ruang lingkup tugas dan mitra kerja 13 komisi dalam rapat paripurna DPR RI. “Alhamdulillah, penetapan nama-nama pimpinan dan anggota fraksi di setiap komisi telah selesai, termasuk 13 komisi beserta seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) dan badan,” ungkap Puan. (des*)
