Simpangempat – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengalokasikan tiga persen dari dana nagari (desa) untuk tujuan mitigasi dan penanggulangan bencana. Langkah ini dilakukan dengan merancang peraturan nagari yang memuat ketentuan tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Zulkarnain, menjelaskan bahwa dari 90 nagari yang ada, peraturan nagari terkait kebencanaan sudah disusun untuk 50 nagari, dan akan dilanjutkan hingga seluruh nagari di daerah ini.
“Dalam peraturan nagari itu, akan ada alokasi anggaran tiga persen untuk kebencanaan. Setiap nagari memiliki anggaran yang bervariasi, mulai dari Rp1,8 miliar hingga Rp3 miliar,” kata Zulkarnain di Simpang Empat, Rabu.
Dia menambahkan, peraturan nagari ini diharapkan akan memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana di tingkat lokal, sesuai dengan Permendes Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penanganan Bencana Skala Lokal Desa.
Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, diharapkan nagari-nagari di Pasaman Barat bisa menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana, melalui penguatan kelompok siaga bencana (KSB) dan kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri serta mempercepat pemulihan pascabencana.
Anggaran yang tersedia juga bisa digunakan untuk membeli peralatan kebencanaan, seperti alat pelindung diri, tenda, perahu, atau untuk mengadakan sosialisasi dan simulasi kebencanaan.
Pasaman Barat dikenal memiliki sejumlah sungai besar yang rawan banjir, terutama saat musim hujan. Sungai Batang Pasaman, Batang Sikabau, Batang Bayang, Batang Batahan, dan Sungai Anak Air Haji merupakan sungai yang sering meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah kecamatan.
Zulkarnain mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, perbukitan, pegunungan, dan pesisir laut untuk selalu waspada, mengingat cuaca yang tidak menentu dan berisiko menyebabkan longsor di daerah perbukitan serta abrasi di pantai. (des*)
