Jakarta – Alphabet, perusahaan induk Google, telah merevisi kebijakan terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI). Dalam perubahan terbaru ini, Alphabet menghapus komitmen untuk tidak memanfaatkan AI dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian secara luas. Sebelumnya, kebijakan tersebut mencakup larangan penggunaan AI sebagai senjata serta untuk tujuan pengawasan.
Komitmen ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018, setelah ribuan karyawan Google memprotes keterlibatan perusahaan dalam proyek Pentagon yang memanfaatkan algoritma AI untuk menganalisis rekaman drone militer. Akibatnya, Alphabet memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan militer Amerika Serikat (AS) dan menetapkan empat batasan utama dalam penggunaan AI.
Saat itu, Google menyusun daftar “Aplikasi AI yang Tidak Akan Kami Kembangkan”, yang mencakup teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif luas, penggunaan AI untuk senjata, serta teknologi yang berpotensi melanggar prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Namun, dalam pembaruan terbaru yang diumumkan minggu ini, bagian tersebut dihapus, yang berarti tidak ada lagi jaminan bahwa perusahaan akan menahan diri dari penggunaan AI dalam konteks yang berpotensi merugikan.
Sebagai gantinya, Google kini menyatakan komitmen yang lebih umum, yaitu “mengembangkan dan menerapkan model serta aplikasi AI dengan manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko yang dapat diperkirakan.”
Dalam sebuah posting blog, Wakil Presiden Senior Google, James Manyika, dan salah satu pendiri Google DeepMind, Demis Hassabis, menjelaskan bahwa sejak Prinsip AI pertama kali diterbitkan pada 2018, teknologi ini telah berkembang pesat dari sekadar topik penelitian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dalam kebijakan terbarunya, Google kini berfokus pada pemanfaatan AI untuk mendukung keamanan nasional serta mengatasi berbagai tantangan global. Namun, perusahaan tidak secara spesifik menyebutkan batasan terkait penggunaan AI, yang sebelumnya telah dijelaskan secara rinci dalam pedoman lama.
Google menegaskan bahwa penerapan AI tetap akan “sesuai dengan prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia yang diakui secara luas.” Selain itu, mereka berkomitmen untuk “bekerja sama dalam pengembangan AI yang dapat melindungi manusia, mendorong pertumbuhan global, serta mendukung keamanan nasional.”(BY)
