Breaking News

Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Beranda Ekonomi Alokasi Formasi CPNS 2024, Fokus di IKN dan Afirmasi untuk Putra/Putri Kalimantan

Ekonomi

Alokasi Formasi CPNS 2024, Fokus di IKN dan Afirmasi untuk Putra/Putri Kalimantan

3 Juli 20243 Juli 2024

CPNS 2024 di IKN . — CPNS 2024 di IKN

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa sampai saat ini telah ditetapkan sejumlah formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus untuk bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Terkait pengadaan CPNS khusus IKN tahun 2024, kami ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini telah disiapkan sebanyak 130.341 formasi di instansi pemerintah pusat, termasuk di dalamnya 600 formasi untuk Otorita IKN dan 40.021 formasi untuk kementerian/lembaga yang akan beroperasi di IKN,” ujar Azwar seperti yang dilansir Antara, Rabu (3/7/2024).

Azwar menjelaskan bahwa dari total 40.021 formasi CPNS untuk kementerian/lembaga di IKN, pemerintah mengamanahkan afirmasi sebesar 5 persen khusus untuk putra/putri Kalimantan.

“Sehingga pada tahap awal, telah diputuskan untuk memberikan afirmasi 5 persen kepada putra/putri Kalimantan yang terbaik, agar menjadi bagian dari 40 ribu formasi ASN yang akan dibuka dari Juli hingga Agustus. Ini berarti akan ada sekitar 2.000 putra/putri Kalimantan terbaik yang mendapatkan kesempatan di formasi fresh graduate di IKN,” tambahnya.

Selain mengalokasikan formasi CPNS khusus untuk IKN, pemerintah juga merencanakan pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN secara bertahap, serta melakukan mutasi PNS dari pemerintah daerah sekitar IKN.

Azwar menyatakan bahwa proses mutasi PNS dari pemerintah daerah sekitar akan dilakukan melalui seleksi terbuka yang kompetitif.

“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa PNS yang pindah atau mutasi dari pemerintah daerah sekitar Kalimantan memiliki kualifikasi tinggi, memiliki talenta digital, dan mampu melakukan pelayanan secara digital sesuai standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” paparnya.(BY)

186