Jakarta – Aplikasi TikTok akan dilarang di Albania setelah dilaporkan bahwa anak-anak membawa pisau dan benda tajam lainnya ke sekolah untuk digunakan saat bertengkar, yang mereka pelajari dari konten TikTok.
Perdana Menteri Albania, Edi Rama, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menutup TikTok selama satu tahun. Aplikasi tersebut dianggap sebagai pemicu kekerasan dan perundungan, terutama di kalangan anak-anak.
Pihak berwenang Albania telah menggelar sekitar 1.300 pertemuan dengan guru dan orang tua setelah kematian seorang remaja pada pertengahan November. Remaja tersebut ditikam oleh teman sebaya setelah pertengkaran yang diduga dipicu oleh sebuah video di platform TikTok.
“Aplikasi ini akan sepenuhnya ditutup untuk semua orang. Tidak akan ada TikTok di Republik Albania,” ujar Edi Rama, seperti yang dikutip Euronews, Minggu (22/12/2024).
Rama juga menyebutkan bahwa penutupan TikTok akan dimulai tahun depan, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan.
TikTok menanggapi langkah ini dengan meminta kejelasan dari pemerintah Albania terkait insiden penikaman tersebut.
“Kami mendesak kejelasan dari pemerintah Albania,” ujar TikTok dalam pernyataan resmi mereka.
TikTok mengklaim tidak menemukan bukti bahwa korban atau pelaku terlibat dalam penggunaan TikTok, dan beberapa laporan menunjukkan bahwa video yang memicu insiden tersebut diunggah di platform lain, bukan di TikTok.
Di sisi lain, menurut penelitian lokal, anak-anak Albania adalah kelompok pengguna TikTok terbesar di negara tersebut. Kekhawatiran orang tua semakin meningkat setelah adanya laporan mengenai anak-anak yang membawa pisau dan benda berbahaya ke sekolah, yang diduga terinspirasi dari konten TikTok yang mereka lihat.
Di China, negara asal perusahaan induk TikTok, ByteDance, operasi TikTok lebih difokuskan pada promosi hal-hal positif seperti cara belajar yang lebih baik dan pelestarian alam, menurut Rama.
Albania mengakui bahwa negara mereka terlalu kecil untuk memaksa perubahan algoritma TikTok yang mengarah pada promosi konten kekerasan, perundungan, dan kebencian.
Sebagai langkah perlindungan, pihak berwenang Albania telah mempersiapkan serangkaian tindakan, seperti peningkatan kehadiran polisi di sekolah, program pelatihan, dan kerjasama yang lebih erat dengan orang tua.
Rama mengatakan bahwa Albania akan memantau reaksi perusahaan dan negara lain terhadap penutupan TikTok selama satu tahun sebelum memutuskan apakah perusahaan tersebut akan diizinkan kembali beroperasi di Albania.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan keputusan ini. Ina Zhupa, anggota parlemen dari Partai Demokrat, menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan diktator yang mengancam kebebasan berbicara dan demokrasi.
“Ini adalah tindakan elektoral murni dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menekan kebebasan,” tambah Zhupa.
Keputusan Albania ini menyusul langkah beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Belgia, yang telah membatasi akses anak-anak ke media sosial. Australia bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun pada November lalu.(BY)
