Jakarta – Pengusaha muda berharap Pemilihan Presiden (Pilpres) dapat dilaksanakan dalam satu putaran saja. Mereka menilai bahwa Pilpres dalam satu putaran dapat menciptakan stabilitas politik dan mendorong investor untuk kembali mengalokasikan dana investasinya.
Akbar Himawan Buchari, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menyatakan bahwa Pilpres dalam satu putaran akan menghasilkan penghematan anggaran yang sangat signifikan. Sebanyak Rp17 triliun dapat dihemat untuk kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan Pilpres putaran kedua, serta Rp10 triliun untuk keamanan dan aspek lainnya.
“Dengan total penghematan sekitar Rp27 triliun, negara bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk kebutuhan lain yang sangat bermanfaat, seperti bantuan sosial atau program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Akbar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).
Lebih lanjut, keberadaan presiden dan wakil presiden yang terpilih dengan cepat akan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini akan mengurangi upaya seluruh elemen masyarakat dalam memberikan dukungan kepada calon pilihannya.
Akbar menjelaskan bahwa stabilitas politik memegang peran penting dalam mendukung iklim usaha yang positif. Saat ini, para pengusaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, masih menunggu dan memperhatikan dinamika Pilpres yang sedang berlangsung.
“Semakin cepat kita mengetahui siapa presiden dan wakil presiden terpilih, semakin cepat pula berakhirnya periode ‘wait and see’ yang dilakukan oleh pengusaha. Stabilitas politik tidak hanya penting bagi sektor ekonomi, tetapi juga untuk aktivitas usaha secara keseluruhan,” paparnya.
Menurut prediksi Akbar, saat ini banyak investor asing yang menahan dana mereka di luar negeri, baik dalam bentuk simpanan ataupun investasi di negara lain. Hal ini membawa potensi kerugian.
Lebih lanjut, kepastian mengenai kepemimpinan baru sangat positif untuk investasi di dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, terutama bagi sektor riil dan Investasi Langsung Asing (Foreign Direct Investment).
“Investor, di mana pun berada, sebelum menanamkan modalnya pasti mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya, faktor ekonomi dan politik menjadi yang paling signifikan,” ungkap Akbar.
Saat ini, ada dua opsi yang dihadapi, yakni menghemat anggaran hingga Rp27 triliun dan membuat investor segera menanamkan modalnya di Indonesia dengan Pilpres satu putaran. Atau, menggunakan Rp27 triliun untuk Pilpres yang kedua dan membiarkan investor memilih negara lain hingga ada kepastian pemimpin di Indonesia.
“Sederhananya, untuk menghemat dan mendapatkan keuntungan, kita perlu kepastian kepemimpinan. Dalam waktu satu atau dua minggu setelah pencoblosan pada 14 Februari, hasil Pilpres sudah dapat diketahui. Atau, menunggu hingga Juni dengan potensi kerugian yang dihadapi sebelumnya,” tutup Akbar.(BY)
