Kota Pariaman – Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia dengarkan penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Walikota tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Rabu (8/11/2023).
Rapat paripurna ini, dipimpin langsung Ketua DPRD, Harpen Agus Bulyandi didampingi Wakil Ketua DPRD, Efrizal dan Mulyadi serta dihadiri semua Anggota DPRD Kota Pariaman, perwakilan Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf a Ahli, Kepala OPD, Kabag dan Camat se-Kota Pariaman.
Pandangan Umum Fraksi Bulan Bintang Nurani melalui Juru Bicaranya Romi Novialdi mengatakan, dalam Nota Keuangan Walikota Pariaman tentang RAPBD Tahun anggaran 2024 ada beberapa catatan. Yakni dalam membuat sebuah perencanaan sebuah anggaran dilakukan berdasarkan data riil pada anggaran yang direncanakan. Besar atau kecilnya ditentukan dengan kebutuhan dari setiap OPD.
Dalam hal ini, sebut Romi Novialdi, kami menghimbau kepada Pemerintah Kota ataupun setiap OPD, dalam hal perencanaannya diperlukan keefektifan. Dan, keakuratan perhitungan dalam perencanaan agar nantinya hasil yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan target dari perencanaan yang telah direncanakan.
“Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, agar pemerintah lebih memaksimalkan penggalian sumber PAD. Terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah dari sektor unggulan daerah seperti pariwisata dan lainnya,” tukasnya.
Selanjutnya, Fraksi Nasional Demokrat dalam pandangan umumnya yang disampaikan M.Taufik menuturkan, terkait dengan rancangan APBD Tahun 2024 ini, apakah telah mencakup ruang lingkup yang sesuai dengan posisi standarisasi kebutuhannya.
Ia menyebut, jangan sampai pada APBD tahun Anggaran 2024 nanti, anggaran kegiatan yang telah ditetapkan berubah pelaksanaannya. Ataupun tidak terlaksana yang disebabkan beberapa alasan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
“Melihat kondisi keuangan daerah yang terjadi pada setiap tahun anggaran, perlu dilakukan evaluasi berjalan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Legislatif. Hal itu, guna mengimbangi setiap pengeluaran yang didasarkan pada ketetapan anggaran yang telah disepakati,” ungkapnya.
Fraksi Golongan Karya yang disampaikan Ali Bakri memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Pariaman yang selalu berbuat yang terbaik dalam kinerja penyusunan APBD. Kesemua itu, untuk keperluan pembangunan sarana umum dan keperluan berjalannya roda pemerintahan guna memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diandalkan memenuhi APBD. Tentulah, sumber pendapatan daerah bertumpu kepada dana transfer pusat (APBN), pajak daerah dan retribusi daerah serta pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Fraksi Gerakan Indonesia Raya dalam pandangan umumnya melalui, Fitri Nora menginginkan kepada eksekutif, semoga Tahun Anggaran 2024 nanti tidak terjadi defisit seperti beberapa tahun belakangan ini.
Kami berharap, tegas Fitri Nora, kepada Tim TAPD untuk dapat melakukan pola penganggaran ini dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya defisit kembali.
“Kepada Eksekutif, kami meminta dan harus di prioritaskan semua Gaji Pokok maupun tunjangan bagi semua pegawai ASN, Non ASN, THL dll yang ada di Pemko Pariaman ini harus dianggarkan sebagai plafon prioritas. Jangan sampai terjadi kembali seperti pada tahun pengangaran Tahun 2023 ini”, terangnya.
Selanjutnya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan Azman upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya defisit pada RAPBD Tahun Anggaran 2024, apa kiat dan strategi yang mesti dilakukan.
“Kami juga menanyakan apa langkah yang telah dilakukan Pemko Pariaman terkait bagaimana mengatasi kabut asap dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang ekstrim ini,” ulasnya.
Fraksi Keadilan Demokrat yang disampaikan M.Yasin terkait pembangunan Masjid Terapung dan Kapal Perang Teluk Bone 511. Sa’at ini masih belum jelas. Apa rencana dan tindak lanjutnya untuk tahun ini.
“Selain itu, pada kondisi saat ini banyak ditemukan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar kita sangat menyedihkan. Kini banyak ditemukan lokal, sarana ibadah dan MCK yang rusak. Kami berharap meninjau kembali 5 hari sekolah, karena memiliki dampak bagi masyarakat luas,” tuturnya.
Pada nota keuangan Wali Kota Pariaman yang disampaikan kemaren, dijelaskan perkiraan Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp.656.349.961.228 dan perkiraan Belanja Daerah sebesar Rp.673.154.195.237.
Jika dibandingkan, maka terjadi defisit sebesar Rp.16.804.234.009, dan defisit tersebut dapat ditutupi dengan pembiayaan netto dari hasil penerimaan pembiayaan. (mc/ssc).
