Mentawai, fajarharapan.id – Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak menantang Tim Penggerak PKK (TP-PKK) serta kader berpartisipasi untuk menurunkan angka stunting di kepulauan tersebut.
Tantangan itu diungkapkan Pj bupati yang baru beberapa hari ini dilantik Gubernur Sumbar Mahyeldi saat serahterima jabatan ketua TP-PKK Kabupaten Mentawai dari yang lama ke yang baru yang dijabat Ny. Meistina Fernando, Sabtu (27/5/2023).
Pj. Bupati Fernando menyampaikan terima kasih kepada pengurus TP-PKK yang telah berhasil mengimplementasikan program-program dasar pemerintah, yaitu penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim. “Saya harapkan peran serta TP PKK di Mentawai untuk dapat menurunkan angka stunting di sini,” ujarnya.
Menurutnya, stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim adalah tiga permasalahan yang disebabkan oleh faktor perekonomian dan minimnya pengetahuan tentang gizi yang baik. Terkadang, meskipun seseorang mengetahui tentang pentingnya gizi yang baik, namun mereka tidak memiliki cukup uang untuk membelinya.
Inflasi menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan, berdampak pada perekonomian, dan memperburuk keadaan menjadi kemiskinan ekstrim yang sulit dikendalikan.
Dalam rangka mengatasi inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim, Pj. Bupati menekankan pentingnya keterlibatan Ibu-ibu TP-PKK dalam manajemen rumah tangga. Ibu-ibu TP-PKK dapat berperan dalam menyajikan makanan yang murah dan bergizi di rumah tangga mereka.
Dalam harapannya, di bawah kepemimpinan Ny.Meistina Fernando dan jajaran TP-PKK, Pj. Bupati mengajak semua ibu-ibu untuk mencegah stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrim melalui program-program PKK. Salah satu upayanya adalah dengan menanam tanaman holtikultura di pekarangan rumah dan membeli makanan tambahan dari hasil tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk membantu ibu-ibu TP-PKK dalam mengatasi kemiskinan ekstrim sehingga tidak melanda keluarga mereka. Pj. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim, inflasi, dan stunting. (Permai)
