Notification

×

Adsense atas

Adsen

Terbukti Selingkuh dengan Panitera, Hakim PN Serang Diberhentikan

Kamis, 29 September 2022 | 08:31 WIB Last Updated 2022-09-29T01:31:00Z

 

Ilustrasi perselingkuhan.



JAKARTA - Hakim Pengadilan Negeri Serang inisial SWP diberhentikan oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). SWP terbukti bersalah karena selingkuh dengan panitera hingga melahirkan anak. 


Juru bicara KY, Miko Ginting menjelaskan, SWP menikah siri tanpa persetujuan istri sahnya. Sedangkan istri siri SWP tersebut masih memiliki ikatan pernikahan sah dengan suami sebelumnya, sebagaimana dikutip iNews.id.


"Terlapor beralasan bahwa mengira istri sirinya sudah berpisah dengan suami sebelumnya, tetapi tidak meminta bukti otentik perceraian," ujar Miko melalui Keterangannya, Rabu (28/9/2022). 


Selain itu, Miko menyampaikan SWP sering menggunakan alibi ke MA untuk bertugas setiap hari Jumat. Tetapi faktanya SWP menggunakan waktu tugasnya tersebut untuk pulang cepat menemui istri sirinya di Serang. 


"Terlapor mengaku sudah menalak istri sirinya melalui chat Whatsapp. Baik Terlapor maupun istri sirinya dilaporkan oleh masyarakat umum atas perselingkuhan keduanya," terang Miko. 


Sidang MKH atas perselingkuhan hakim SWP tersebut merupakan usulan dari MA terdiri dari Nurul Elmiyah sebagai Ketua majelis, dengan Anggota Haswandi dan Yodi Martono Wahyunadi. Sedangkan untuk perwakilan KY, terdiri atas Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Amzulian Rifai, dan Siti Nurdjanah. 


"Dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, dihadirkan saksi meringankan Terlapor, yaitu istri sah/pertama Terlapor, ibu Terlapor, dan hakim rekan kerja Terlapor semasa bertugas di MA. Setelah mendengarkan keterangan, Majelis akhirnya menjatuhkan putusan setelah melakukan musyawarah," tutur Miko. 


Atas perbuatan SWP, Ketua Majelis MKH, Nurul Elmiyah memutuskan untuk menjatuhkan dua putusan yang mengakibatkan pemberhentian SWP secara tetap. 


“Satu, Hakim Terlapor terbukti telah melanggar huruf c, angka 5 dan 8 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kedua, menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Terlapor dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun sesuai Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” katanya. (*)




ADSEN KIRI KANAN