Notification

×

Adsense atas

Adsen

Pemprov Jatim Kucurkan Rp257 Miliar untuk Perlindungan Sosial Dampak Kenaikan BBM 

Jumat, 16 September 2022 | 17:44 WIB Last Updated 2022-09-16T10:44:50Z


Pemprov Jatim mengucurkan dana Rp257 miliar untuk perlindungan sosial dampak kenaikan BBM. (ilustrasi).

SURABAYA  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebanyak Rp257 miliar digelontorkan untuk menyukseskan program tersebut. 


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program perlidungan sosial ini bertujuan meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Program ini juga untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah, sebagaimana dikutip iNews.id.


“Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya, Jumat (16/9/2022).


Khofifah mengungkapkan, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program. “Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tuturnya. 


Rincinya, pemberian top up bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp600.000 per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp2,4 miliar.


Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp600.000.  Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp14,562 miliar. 


Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot  dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar. 


Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Dimana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 dengan Total bantuan sebesar Rp18 miliar.


Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 nelayan. Dimana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp12,462 miliar. 


Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar  di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp17,7 miliar.


Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Dimana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, 


Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp30 juta, dengan total Bantuan senilai Rp3 miliar. Selain itu juga akan digelar  Pasar Pangan Murah di 20 lokasi, total Anggaran sebesar Rp600 juta.


Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp9 miliar. 


Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp80 miliar. 


“Tidak hanya  itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu, Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” katanya. 


Khofifah mengatakan, jumlah anggaran itu sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan. "Harus dipastikan juga sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran," katanya. (*)


ADSEN KIRI KANAN