Notification

×

Adsense atas

Adsen

DPRD Pessel Sampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahaan APBD TA 2022

Rabu, 14 September 2022 | 21:19 WIB Last Updated 2022-09-17T14:30:09Z

.


Painan, fajarharapan.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Pessel atas Ranperda tentang Perubahaan APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (13/9/2022).


Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Pessel, Ermizen dihadiri Bupati Pessel dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkap Pessel.


Pada pandangan umum itu, Fraksi PAN yang diketuai Darwiadi, SH., mengapresiasi gerak cepat Pemda melakukan refocusing guna mengantisipasi dampak inflasi tahun anggaran 2022 sebagaimana disyaratkan PMK No. 134/PMK.07/2022.


Melalui kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari dana transfer umum. Dalam hal ini, belanja tidak terduga dikurangi Rp4,078 miliar, dan berikan kepada Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan bantuan sosial. 


.


Semoga masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM yang belum mendapat bantuan sosial dari program Pemerintah Pusat, bisa pula mendapat bantuan dari program Pemerintah Daerah.


Fraksi PAN juga mengapresiasi kenaikan Pendapatan Daerah dari awal Rp1,629 triliun naik menjadi Rp1,658 triliun atau naik 1,79 persen, yaitu Rp29 miliar. Yaitu, terdiri dari kenaikan PAD sebesar Rp133 juta, dan Pendapatan Transfer Rp28,9 miliar.


Dalam hal Belanja Daerah, Fraksi PAN perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tentang kenaikan Belanja Tak Terduga yang naik Rp65,6 miliar, yaitu dari Rp5,345 miliar naik menjadi Rp70,961 miliar. Kenaikan ini bersumbar dari mana, dan akan dipergunakan untuk apa saja?


Sementara Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi adanya kenaikan pendapatan hasil daerah (PAD) sebesar 0,09%, dimana APBD awal tahun anggaran 2022 sebesar Rp139.438.682.516, naik menjadi Rp.139.571.499.732.


Komposisi alokasi belanja pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dari Rp. 1.759.255.628.165, menjadi Rp.1.659.976.410.410.


Fraksi Demokrat meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat melakukan upaya-upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta dapat melakukan upaya yang konkrit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, restribusi dari semua potensi.


Sedangkan Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyusun Nota Keuangan Perubahan APBD 2022 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Dalam rancangan perubahan APBD 2022 dengan prinsip money follows program, dalam perencanaan dan penganggaran. Fraksi NasDem sangat berharap bahwa program - program yang dialokasikan adalah program - program yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan langsung masyarakat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. 


.


Fraksi NasDem memandang bahwa Esensi dari perubahan adalah penyesuaian yang harus dilakukan untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi selama kurun waktu tertentu dalam pelaksanaan APBD. Karena itu perubahan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD selama kurun waktu tertentu dan berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui apa yang perlu diubah atau disesuaikan.


Fraksi Partai Gerindra memberi penegasan, kritikan serta saran kepada Pemerintahan Daerah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang telah disyahkan, sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif dalam menyikapi kesetaraan, kewajaran, dan keterbukaan, serta independensi yang tumbuh tanpa paksaan.


Diharapkan pemerintahan daerah dan lembaga DPRD sebagai ujung tombak, garda terdepan didalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan didaerah Kabupaten Pesisir Selatan yang kita cintai ini. Sebagai salah satu Partai Pengusung, Fraksi Gerindra akan Bahu Membahu dengan Fraksi-Fraksi DPRD lainnya untuk mendukung dan Mensukseskan Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.


Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah melakukan upaya-upaya optimalisasi PAD dan upaya konkret peningkatan pendapatan asli daerah dan retribusi dari semua potensi yang ada.


Membangkitkan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini tidak berjalan dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran dan mengambil langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang serta bersama-sama melakukan pengawasan terhadap objek pendapatan.


.


Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia menyampaikan, di antaranya, terkait realisasi PAD, meskipun dalam suasana pandemi justru berpendapat sebaliknya, memandang perlu mengoptimalkan potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Baik dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata maupun dari sector unggulan lainnya. 


Lakukanlah penataan system dan prosedur yang tepat dalam pemungutan PAD, termasuk upaya penertiban dan pengendalian pungutan, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan fungsi koordinasi dan mendorong peningkatan peran perangkat daerah pengelola PAD, kerjasama dengan stakeholders, upaya mendatangi wajib pajak/retribusi secara langsung, evaluasi dan monitoring secara berkala dan terukur.(wandi/adv)


ADSEN KIRI KANAN