Notification

×

Adsense atas

Adsen

Tiga Jenis Pupuk Subsidi Dihapus Tanah Datar Aktifkan Kembali Unit Pengelolaan Pupuk Organik

Kamis, 04 Agustus 2022 | 17:00 WIB Last Updated 2022-08-04T10:00:35Z

 

Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani

 

Tanah Datar, fajarharapan.id - Menyikapi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 yang mengatur tatacara alokasi dan Harga Enceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menjadikan Pemkab Tanah Datar mencari jalan keluar mengatasi keluhan petani.


Permentan Nomor 10 tahun 2022 tentang  tatacara alokasi dan Harga Enceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi akan berdampak terhadap produksi pertanian masyarakat karena terdapat 3 jenis pupuk bersubsidi dihilangkan subsidinya.


Mentan, Stahrul Yasin Limpo menjelaskan Munculnya Kepmenpan disebabkan kelangkaan bahan pupuk sehingga akementatacara alokasi dan Harga Enceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi akbitan perang Rusia - Ukraina, Climate Change dan tarkait Covif 19 (sebagaimana dikutip dalam KOMPAS.com)


Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, Rabu (03/08)  diruangkerjanya mengatakan dengan adanya Permentan nomor 10/2022, tanggal 6 Juli 2022 ini sangat berpengaruh terhadap bagi petani untuk mengolah tanamannya, karena tanpa subsidi akan tak terjangkau harga pupuk oleh petani


"Ada lima jenis pupuk yang disubsidi pemerintah pusat yang digunakan petani adalah lima jenis pupuk untuk tanam padi selama ini yaitu, NPK Phonska dan Urea, SP 36, Za dan Petrogeni" ungkap Sri.


Sementara itu berdasarkan Kemenpan nomor 10 tahun 2022 tersebut yang mengatur tatacara alokasi dan Harga Enceran Tertinggi (HET) hanya 2 jenis pupuk yang disubsidi yaitu aedangkan  3 pupuk lagi  tidak lagi disubsidi yaitu jenis SP 36, Za dan Petrogenik.


"Dengan hilangnya subsidi pupuk yang tiga jenis ini tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan dan daya beli petani untuk memperoleh pupuk dan tentunya akan berdampak terhadap produksi pertanian di Tanah Datar pada khususnya'"ungkap AriMulyadi.


Guna mengatasi HET pupuk ini, yang mengikatkan 3 jenis pupuk tidak disubsidi pemerintah Tanah Datar mau tidak mau mengaktifkan kembali unit-unit pengolahan popok organik yang tidur atau yang setengah-setengah aktif, terang Sri Mulyani.


Dijelaskan bahwa, Pemerintah Tanah Datar sudah meluncurkan sebanyak 30 unit alat pengolah pupuk organik dan hari ini kami akan mendata kembali alat tersebut mana yang yang belum aktif dan tidak berproduksi akan diaktifkan kembali untuk menjawab masalah pupuk bagi petani.


Disamping itu Dinas pertanian akan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani guna mengatasi permasalahan pupuk ini agar petani dapat meanfaaatkan pupuk organik karena sudah ada kelompok-kelompok unit pengolahan pupuk organik, ungkap Kepala Dinas Pertanian (Veri)


ADSEN KIRI KANAN