Notification

×

Adsense atas

Adsen

Perkebunan Sawit Banyak Belum Penuhi Kewajiban Plasma, Begini Komentar Bupati Kotim

Kamis, 25 Agustus 2022 | 21:22 WIB Last Updated 2022-08-26T02:25:18Z

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor


Sampit, fajarhqrapqn.id - Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengakui masih banyak perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit di daerahnya belum sepenuhnya menjalankan kewajiban menyediakan kebun plasma untuk masyarakat, minimal 20 persen dari luas areal yang dimiliki. 


"Masih sekitar 30 persen. Ada beberapa grup perusahaan yang maksimal dalam pelaksanaan kebun plasma, tetapi ada juga perusahaan besar yang belum ada kebun plasmanya sama sekali," katanya di Sampit, Kamis (25/8/2022). 


Saat ini ada sekitar 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan jumlah yang ada, Kotawaringin Timur menjadi kabupaten yang memiliki kebun sawit terbesar di Indonesia. 


Halikinnor mendorong agar perusahaan perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajiban tersebut. Sesuai Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, setiap perusahaan perkebunan diwajibkan membangun kebun plasma minimal 20 persen dari total konsesi yang dimilikinya.


Di sisi lain, pelaksanaan di lapangan memang masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Masalah yang paling banyak ditemui adalah tidak adanya lahan yang tersedia yang bisa dicadangkan untuk plasma, sedangkan yang tersedia adalah lahan berstatus kawasan hutan produksi. 


Solusi masalah ini perlu kebijakan pemerintah pusat, misalnya dengan mengizinkan alih fungsi lahan melalui pembebasan kawasan hutan. Solusi lain, pemenuhan kewajiban plasma tersebut dihitung berdasarkan hasil panen dari 20 persen kebun perusahaan yang hasilnya kemudian diberikan untuk masyarakat di sekitar kebun perusahaan. 


"Kalau bisa ada satu atau dua percontohan perusahaan yang tidak ada lahan plasmanya tetapi diperhitungkan kebun plasma itu minimal 20 persen dari hasil areal perkebunan yang dikuasai, lalu diserahkan kepada masyarakat," tambah Halikinnor. 


Masalah ini juga disampaikan Halikinnor dalam diskusi Borneo Forum yang dilaksanakan di Palangka Raya pada 23-25 Agustus 2022. Forum yang menjadi wadah diskusi gubernur, Bupati/wali kota se-Kalimantan ini diharapkan menjadi sarana untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 


Pemerintah daerah juga berharap program-program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan kelapa sawit, bisa dimaksimalkan untuk masyarakat, khususnya di sekitar perkebunan. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaat keberadaan perkebunan di wilayah mereka. 


Regulasi tentang dana bagi hasil (DBH) perkebunan juga diharapkan bisa segera terealisasi. Ini nantinya bisa membawa peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan kemampuan pembiayaan pembangunan di daerah. 


"Dengan harmonisasi keuangan pusat dan daerah yang insya Allah tahun depan direalisasikan sehingga kabupaten penghasil sawit bisa menerima dana bagi hasil dari sawit itu sehingga menerima manfaat secara langsung," ujar Halikinnor 


Halikinnor berharap sektor perkebunan kelapa sawit tidak hanya menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Apalagi, perkebunan tersebut beroperasi di daerah dan dampaknya juga dirasakan masyarakat di daerah.(Audy Valent/Rj).



ADSEN KIRI KANAN