Notification

×

Adsense atas

Adsen

Pemkab Kotim Tetapkan 22 Desa Lokus Stunting 2023

Senin, 22 Agustus 2022 | 10:23 WIB Last Updated 2022-08-26T02:26:22Z

Kepala DPPPAPPKB Kotim, Suparmadi saat rembuk stunting belum lama ini.


Sampit, fajarharapan.id - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan sebanyak 22 desa sebagai lokus penanganan stunting pada 2023. Desa-desa tersebut menjadi perhatian serius, apalagi ada desa yang angka stunting cukup tinggi. 


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kotawaringin Timur Suparmadi mengatakan, masalah ini sudah dibahas saat rembuk stunting belum lama ini. Tujuannya menghasilkan inovasi program dan kegiatan dalam penanganan stunting di daerah ini. 


"Masalah stunting tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah saja tetapi menjadi tugas kita semua, termasuk dari masyarakat itu sendiri dan kepedulian dari pihak ke tiga yang berada di wilayah terdekat dari lokasi desa lokus," kata Suparmadi di Sampit, Senin (22/8/2022). 


Suparmadi menjelaskan, sebagaimana hasil analisis situasi yang dilaksanakan pada awal 2022 lalu, mengacu pada data stunting dari aplikasi e-PPGBM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dan data keluarga berisiko stunting dari Dinas P3AP2KB, telah disepakati bahwa desa lokus stunting tahun 2023 sebanyak 22 desa, berkurang tujuh desa dari tahun 2022 yang sebesar 29 desa. 


Dari 22 desa tersebut, sebanyak 8 desa merupakan desa lokus stunting tahun 2022, sedangkan 14 desa adalah desa baru dengan angka stunting yang cukup tinggi sehingga menjadi prioritas penanganan.


Rembuk stunting merupakan salah satu tahapan pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Kegiatan itu bertujuan membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten dan kota.


Pemerintah daerah mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Pemerintah menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting.


Rembuk stunting juga diharapkan dapat menghasilkan kesamaan pandangan dan persepsi dalam penanganan stunting. Harapannya, program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah termasuk desa akan saling terintegrasi dan bersinergi.


"Penyelesaian masalah stunting tentunya tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat. Oleh sebab itu perlu adanya komitmen bersama agar penanganan masalah ini dilakukan terus menerus dan berkelanjutan," jelas Suparmadi. 


Selama ini, kata dia, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotawaringin Timur yakni Wakil Bupati Kotawaringin Timur terus melakukan upaya kerja sama dengan pihak swasta, khususnya perusahaan perkebunan yang berada terdekat dengan desa lokus stunting. 


Pihak perusahaan diminta dapat menjadikan lokus stunting menjadi desa binaan perusahaan dalam penanganan stunting. Beberapa desa telah menerapkan kerja sama ini seperti Desa Tumbang Kaminting, Desa Handil Sohor dan beberapa desa yang lainnya. 


Kerjasama ini diharapkan terus berlanjut dan diikuti oleh  desa-desa yang lainnya. Demikian juga dengan perusahaan lainnya agar berperan serta dalam penanganan stunting di lokasi desa yang ada di wilayah kerjanya melalui CSR masing-masing. 


Berdasarkan target pemerintah pusat, data bayi dan balita yang terinput dalam aplikasi e-PPGBM minimal 80 persen. Sampai dengan saat ini untuk Kabupaten Kotawaringin Timur baru terinput sebesar 71 persen. 


Rata-rata data yang masuk ke aplikasi e-PPGBM setiap bulannya pada tahun 2021 hanya sebesar 32,5 persen. Artinya belum mencapai target pemerintah pusat. 


Untuk itu perangkat daerah terkait beserta jajarannya diminta memaksimalkan inputan data bayi dan balita ke dalam aplikasi e-PPGBM, sebagaimana target pemerintah pusat. Dengan begitu dapat diketahui secara pasti jumlah dan sebaran prevalensi stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur.


"Semua pihak juga diharapkan meningkatkan koordinasi dengan camat, kades, puskesmas, PKK dan kader pembangunan manusia yang ada di desa untuk membantu dalam memaksimalkan inputan data bayi dan balita ke dalam aplikasi e-PPGBM serta memaksimalkan kunjungan masyarakat ke posyandu," pungkas Suparmadi. (Audy Valent/Rj)


ADSEN KIRI KANAN