Notification

×

Adsense atas

Adsen

Lintas SOPD Pemkab Kotim Teken Komitmen Tingkatkan Penanganan Stunting

Senin, 29 Agustus 2022 | 20:15 WIB Last Updated 2022-08-29T13:15:32Z

Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati menyaksikan penandatanganan komitmen bersama oleh Ketua TP PKK Kotim Khairiah dengan pimpinan SOPD terkait percepatan penanganan stunting, Senin (29/8/2022).  (Diskominfo Kotim)


Sampit, fajarharapan.id - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur  (Kotim) semakin menggencarkan penanganan stunting. Bahkan kali ini sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menandatangani komitmen bersama untuk meningkatkan sinergitas upaya penanganan stunting. 


Penandatanganan komitmen bersama itu dilaksanakan di sela kegiatan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (PKM). Hadir dalam acara itu Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati. 


"Ini bukan cuma tanggung jawab Dinas Kesehatan saja. Ini tanggung jawab kita semua. Semua harus berperan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing," ujar Bupati Halikinnor, Senin (29/8/2022). 


Penandatanganan komitmen itu dilakukan antara Ketua Tim Penggerak PKK Kotim Khairiah Halikinnor dengan SOPD terkait. Kepala SOPD yang hadir menandatangani komitmen itu yakni Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotim Sutimin, Kepala Bappelitbangda Rafiq Riswandi, Kepala DPPPAP2KB Suparmadi, Kepala Dinas Kesehatan Umar Kaderi, Kepala Dinas Pertanian Sepnita, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Siyono, Kepala DPMPTSP Imam Subekti dan Kepala Disbudpar Ellena Rosie. 


Menurut Halikinnor, semua pihak harus terlibat optimal sesuai bidang masing-masing. Seperti Dinas Pertanian terkait pasokan makanan bergizi, Dinas Kesehatan terkait pemeriksaan kesehatan, begitu pula SOPD lainnya. 


Prevalensi stunting di Kotawaringin Timur menurut SSGI tahun 2021 sebesar 32,5 persen dan menurut EPPGBM sebesar 24 persen dengan target yang disyaratkan untuk tahun 2022 pada pada skala SSGI sebesar 26,25 persen dan skala EPPGBM sebesar 22 persen dan untuk Kalimantan Tengah target yang ditetapkan untuk 2024 sebesar 15,17 persen akan dapat tercapai. 


Peranan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sangat diperlukan. KPM merupakan kader khusus yang memiliki tugas yang sangat mulia dan sangat strategis untuk mencegah stunting, mengoptimalkan penggunaan dana desa dan dapat memperkuat penggerak inovasi desa. 


Bupati meminta kepada KPM untuk bisa meningkatkan kemampuan, dan bisa berkoordinasi serta bekerjasama dengan pemerintahan desa, unit pengelola layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di desa yang peduli dengan upaya pencegahan stunting. 


Dia menginstruksikan kepada KPM untuk menjalankan tugasnya dengan baik. KPM diminta mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta  (bawah dua tahun), sebagai alat deteksi dini stunting.


KPM juga diminta mendata sasaran rumah tangga 1000 HPK serta memantau layanan pencegahan stunting untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas. 


"Saya juga berharap pendamping masyarakat desa bersama dengan KPM memfasilitasi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa untuk membentuk rumah desa sehat," tambah Halikinnor. 


Bupati juga berharap tim penggerak PKK kecamatan dan desa dapat mengoptimalkan peranan anggotanya sesuai dengan Pokja PKK dan tim penggerak PKK desa/kelurahan. Ini terutama dalam penggerakan anggota dan masyarakatnya melalui dasa wisma agar lebih aktif ke posyandu dan memanfaatkan lahan pekarangannya.


"Saya minta camat melibatkan perusahaan dan masyarakat untuk turut mendukung program pengembangan atau layanan sosial dasar di posyandu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," pungkas Halikinnor. (Audy Valent/Rj)


ADSEN KIRI KANAN