Notification

×

Adsense atas

Adsen

KUA-PPAS 2023 Pemkab Kotim Disepakati

Senin, 22 Agustus 2022 | 17:09 WIB Last Updated 2022-08-26T02:26:08Z

Bupati Halikinnor dan Ketua DPRD Kotim Rinie menunjukkan nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS 2023 yang sudah mereka tanda tangani, Senin (22/8/2022).


Sampit, fajarharapan.id - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah telah disepakati bersama oleh DPRD dan pihak eksekutif setempat. 


Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kotim yang dipimpin Ketua DPRD Rinie dan dihadiri Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandangani bupati bersama pimpinan DPRD. 


"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh anggota DPRD sehingga rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 ini bisa kita tanda tangani," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Senin (22/8/2022). 


Komposisi KUA-PPAS 2023 komposisinya terdiri dari pendapatan Rp1.722.652.131.762. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah Rp411.509.285.262, pendapatan transfer Rp1.232.283.216.420, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp78.859.630.080.


Belanja sebesar Rp1.774.331.695.000, surplus/defisit anggaran Rp-51.679.563.238, perkiraan penerimaan pembiayaan Rp65.689.563.238, perkiraan pengeluaran pembiayaan Rp14.010.000.000 dan pembiayaan netto Rp51.679.563.238.


Menurut Halikinnor, disadari bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 ini masih ada kegiatan-kegiatan yang belum dapat diakomodir. Meski begitu semua pihak harus realistis bahwa semuanya perlu menyesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah.


Selanjutnya dengan ditetapkannya KUA dan PPAS, maka pihak eksekutif dan legislatif mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada 2023 nanti. 


Oleh karena itu semua pihak diminta selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan mandat konstitusional ini sebagai cerminan tanggung jawab selaku pelaksana pemerintahan di daerah. 


"Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini maka kita bersama-sama berupaya agar itu bisa diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah kita ini nanti," pungkas Halikinnor. (Audy Valent/Rj)


ADSEN KIRI KANAN