Notification

×

Adsense atas

Adsen

DPRD Pesisir Selatan Sepakati KUA - PPAS Tahun Anggaran 2023

Senin, 22 Agustus 2022 | 21:33 WIB Last Updated 2022-08-22T14:33:38Z

Unsur pimpinan DPRD saat menyepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.


Pessel, fajarharapan.id  - Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) disepakati bersama DPRD dan pihak eksekutif setempat. 


Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Pessel yang dipimpin Ermizen, S.Pd dan dihadiri Bupati Pessel Drs.Rusma Yul Anwar, M.Pd.  dan Wakil Bupati Rudi Hariyansyah serta lainnya. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandangani bupati bersama pimpinan DPRD. 


"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh anggota DPRD sehingga rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 ini bisa kita tanda tangani," ujar Bupati Rusma Yul di Painan, Senin (22/8/2022). 


Penandatanganan


Komposisi KUA-PPAS 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berubah menjadi Rp137.022.126.383 atau naik sebesar Rp1.545.896.151. Sehingga total pendapatan menjadi Rp994.056.042.383.


Belanja daerah Rp1.032.834.042.383. Penambahan Belanja Daerah yang melebihi pendapatan daerah menyebabkan defisit sebesar Rp38.778.000.000.


Asumsi terhadap rencana pendapatan dan belanja yang sudah tersedia dalam KUA dan PPAS ini bersifat sangat sementara, sehingga dimungkinkan mengalami pergeseran dalam pembahasan, baik antara Komisi DPRD dengan Perangkat Daerah maupun antara Banggar dengan TAPD sesuai dinamika pembahasan APBD.


"Besar harapan kami pada tahap pembahasan selanjutnya, setelah pendapatan transfer ditetapkan baik DAU, DAK, dan Pendapatan Lainnya maka program dan kegiatan yang direncanakan dapat disesuaikan menurut prioritas pembangunan daerah," ujar bupati.


Penandatanganan


Menurutnya, disadari bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 ini masih ada kegiatan-kegiatan yang belum dapat diakomodir. Meski begitu semua pihak harus realistis bahwa semuanya perlu menyesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah.


Selanjutnya dengan ditetapkannya KUA dan PPAS, maka pihak eksekutif dan legislatif mempunyai tanggung jawab yang sama sesuai fungsi dan kewenangannya untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada 2023 nanti. 


Oleh karena itu semua pihak diminta selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan mandat konstitusional ini sebagai cerminan tanggung jawab selaku pelaksana pemerintahan di daerah. 


Foto bersama


"Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini maka kita bersama-sama berupaya agar itu bisa diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah kita ini nanti," ujar bupati.


Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Ermizen mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada bupati beserta jajaran yang setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, baik di level komisi maupun di tingkat banggar. “Semoga ini memberi angin segar untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya.


Ia menambahkan, berbagai dinamika yang terjadi selama pembahasan rancangan KUA-PPAS 2023 merupakan artikulasi dari kesamaan keinginan untuk merumuskan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara secara akurat dan responsif.


Dalam KUA-PPAS itu, dirincikan Komisi I menyampaikan rekomendasi usulan terkait penambahan anggaran untuk mitra kerja. Antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tahun anggaran 2022, Rp.13.540.879.006,- pagu anggaran 2023, Rp.11.128.725.976, kebutuhan anggaran tahun 2023, Rp.12.406.154.046. Usulan Penambahan Anggaran Sebesar Rp. 1.277.428.070.


Peserta rapat paripurna


Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, anggaran tahun 2022, Rp.3.299.801.000, pagu anggaran tahun 2023, Rp.2.248.625.000, kebutuhan anggaran tahun 2023, Rp.3.748.640.000. Usulan penambahan Anggaran sebesar Rp 1.500.015.000.


Dinas Perpustakaan dan Kerasipan, anggaran tahun 2022, Rp.4.510.040.637, pagu anggaran tahun 2023, Rp.4.677.202.791, usulan penambahan anggaran untuk perbaikan Depo Arsip sebesar Rp.800.000.000, (Dikarenakan Ruang Depo Arsip terbakar).


Selanjutnya, Komisi II juga menyampaikan rekomendasi di antaranya. Optimalisasi penghapusan dan pemindahan tangan aset, dari pihak swasta, pemerintah pusat, dan pihak asing yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan saat ini dikuasai pihak lain (masyarakat) dibeberapa kecamatan agar dapat dipindahkan menjadi aset daerah, direkomendasikan penambahan anggaran sebesar Rp.500 juta.


Komisi II memberikan rekomendasi agar segera menyelesaikan Ranperda tentang Penyertaan Modal dan Ranperda tentang PDAM yang diajukan BPKPAD dengan mempertimbangkan penyertaan modal murni, sehingga PDAM bisa bekerja maksimal dalam mencapai target.


Kemudian, pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, direkomendasikan penambahan anggaran sebesar Rp3.500.000.000 pada APBD 2023 untuk pembangunan Pasar Surantih yang terbengkalai akibat refocussing anggaran tahun 2020 karena alokasi anggaran sebesar Rp1.066.538.430 tidak mencukupi. Sedangkan untuk Pasar Rakyat Mandeh Tarusan di Nagari Carocok Anau Tarusan, Komisi II merekomendasikan penambahan anggaran sebesar Rp170,716,000 untuk instalasi listrik dan penerangan.


Peserta rapat paripurna


Komisi III DDPRD Pesisir Selatan memberikan masukan antara lain, pemerintah daerah diharapkan lebih intens dan fokus dalam penanganan penguatan sinyal dan pengembangan telekomunikasi seluler ke daerah–daerah terpencil, seperti di Kampung Baru Nagari Kambang Utara, Silaweh Kambang Utara, Nyiur gading Nagari Kambang, Kampung Teratak Baru, Nagari Puluik-Puluik. Sehingga, penyebaran informasi lebih cepat terserap ke seluruh lapisan masyarakat.


Terkait penyaluran bantuan RTLH dan bansos lainnya, Komisi III mengharuskan pemda mempunyai regulasi tersendiri sesuai kearifan lokal. Kemudian, penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih dioptimalkan, sehingga masyarakat mendapat jaminan keadilan sosial. Tak hanya itu, pemda juga disarankan mengajukan perubahan perda terkait tarif parkir dan restribusi agar PAD lewat retribusi parkir dengan parkir elektronik lebih optimal.


Komisi III juga meminta pemda lebih memprioritaskan jalan menuju rumah ibadah dan sekolah serta perbaikan jembatan yang rusak karena bencana dalam upaya peningkatan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pembangunan.


Sedangkan Komisi IV memberikan rekomendasi untuk mitra kerja, antara lain Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait anggaran Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.400.000.000.


Komisi IV juga merekomendasikan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp895.000.000, dengan rincian. Kabupaten layak Anak Rp60.000.000, Dharma Wanita (DW) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebesar Rp135.000.000, Rakor dan Operasional PKH Rp300.000.000, Pekerja Sosial Masyarakat Rp400.000.000, dan Ikatan Istri Anggota Dewan (IIAD) sebanyak Rp100.000.000.


Selain itu, Komisi IV juga memberikan beberapa rekomendasi untuk RSUD dr. M. Zein Painan, Dinas Kesehatan dan RSUD Tapan, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (wandi/adv)


ADSEN KIRI KANAN