Notification

×

Adsense atas

Adsen

Anggota DPRD Tanah Datar Dukung Upaya Bupati Selesaikan Tapal Batas Simawang - Bukik Kanduang

Jumat, 05 Agustus 2022 | 22:25 WIB Last Updated 2022-08-06T00:18:33Z


Tanah Datar, fajarharapan.id - Tim Penegas Batas Daerah (TPBD) dari Kementerian Dalam Negeri tinjau lokasi sengketa Tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, Kamis (5/8-22) di nagari Simawang.


Terdapat tiga titik daerah yang ditinjau tim Dalam Negeri yang dipimpin Kasubdit Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri Wardani, didampingi dari Pemprov Sumbar, Bupati Tanah Datar, Eka Putra dan kepala OPD Terkait Pemkab Tanah Datar beserta tokoh masyarakat Simawang yaitu, Puncak Rayo Talago Anduang dan Bukik Kinari. Kenagarian Dimawang Kabupaten Tanah Datar.


Peninjauan kelokasi Tapal Batas antara Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukik Kanduang Kabupaten Solok oleh Tim dari Kemendagri ini menindak lanjuti persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok di Simawang Kecamatan Rambatan, tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) Kementerian Dalam Negeri melakukan peninjauan titik kordinat tapal batas secara faktual.


Kepada wartawan Wardani di Simawang menjelaskan jika penentuan tapal batas ini bukanlah keputusan akhir, karena ia yang juga didampingi oleh tim TPBD Provinsi melakukan peninjauan seperti hasil diskusi dua daerah ini dengan kemendagri beberapa waktu lalu.


Ada tiga titik wilayah yang ditinjau, ini disaksikan oleh tim TPBD kedua daerah, walinagari dan OPD terkait. Ketiga kawasan itu adalah Puncak Rayo, kawasan wilayah Talago Kanduang dan Puncak Kinari. Dan ketetapan Permendagri itu juga didasari dengan syarat tertentu, seperti berita acara kesepakatan dua daerah. Intinya jika kalau dua daerah sudah sepakat itulah menjadi satu-satunya dokumen yang digunakan,” terang Wardani.


Karena menurutnya, tanpa turun kelapangan tidak bisa membuat berita acara sebagai bahan kaji ulang. Dan berdasarkan berita acara inilah nantinya akan diputuskan oleh kemendagri, apalagi ada kesepakatan dari kedua belah pihak.


Bupati Tanah Datar Eka Putra sebelumnya telah menjelaskan bahwa secara resmi pemkab telah mengajukan data atau dokumen tambahan yang bisa dijadikan pedoman atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan penarikan garis batas wilayah oleh Kemendagri.


Karena menurut Eka, lahan seluas 350 hektar yang dikalim masuk wilayah kabupaten Solok harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga keputusan nantinya tidak akan menjadi persoalan di kemudian hari.


“Kita bersama hadir melihat titik kordinat tapal batas secara faktual dengan memberikan bukti tentang wilayah Tanah Datar yang sebelumnya masuk kedalam administrasi kabupaten Solok. Semua kita serahkan kepada pihak kementrian dengan mengeluarkan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang kita berikan, baik secara adat mauoun secara pemerintahan administrasi daerah,” ungkap Bupati Eka Putra.


Eka Putra yang didampingi oleh Asisten Pemerintahan Elizar, kepala OPD terkait juga berharap dengan adanya penentuan titik kordinat tapal batas ini permasalahan tapal batas kedua daerah bisa diputuskan oleh kemendagri.


Ia bermohon kepada pihak kementerian bisa mengkaji ulang sesuai dengan fakta dan bukti bukti yang ada. “Kami serahkan keputusan kepada kementerian karena saat ini kita tidak bisa mengklaim tanpa ada Permendagrinya,” pungkas Eka Putra.


Sementara itu Anggota DPRD Tanah Datar yang berasal dari Nagari Simawang, Ali Muhar St. Tunaro ketika ditanyai tanggapannya terhadap turunnya Tim dari Kemendagri melihat lansung kondisi Tapal Batas yang sedang beasah itu menyatakan mendukung usaha yang dilakukan Bupati Tanah Datar selama ini menyikapi permasalahan Tapal batas nagari Simawang Tanah Datat dengan Bukik Kanduan Kabupaten Solok.


Kita melihat keseriusan pemerintah Tanah Datar yang melakukan upaya penyelesaian masalah tapal batas ini ke Kementerian Dalam Negeri dan usaha Bupati tersebut hari ini diwujudkan dengan datangnya tim TPBD dari Kemendagri dengan harapan akan menghasilkan keptusan yang sesuai dengan yangbseguhnya nanti, harap Ali Muhar. 


Hal yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Tanah Datar yang berasal dari Nagari Simawang, Abu Bakar dan Adrijinil Simabura yang ikut mendampingi pada kegiatan tersebut menyatakan mendukung Upaya Bupati Tanah Datar sehingga dapat titik terang batas yang sesungguhnya oleh Tim TPBD ini (Veri)


ADSEN KIRI KANAN