Notification

×

Adsense atas

Adsen

Pengembang Agar Perhatikan Andalalin Ini Adalah Diamanatkan pasal 99 UU No.22 tahun 2009

Selasa, 19 Juli 2022 | 14:34 WIB Last Updated 2022-07-19T08:01:57Z

Kasat Lantas Polres Tanah Datar, AKP Julisman


Tanah Datar, fajarharapan.id - Setiap daerah sekarang ini masyarakat sudah harus mentaati Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin usaha dan izin pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.


Dalam aturan Andalalin yang diamanatkan pasal 99 UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 47 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, disebutkan tentang Analisis Dampak serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.


Meski begitu masih banyak masyarakat pengembang yang mengabaikan mengurus dokumen Andalalin, sehingga menjadi penyumbang sumber kemacetan dalam kota Batusangkar.


Kapolres Tanah Datar AKBP Ruli Indra Wijayanto, S.I.K, M,Si diwakili Kasat Lantas AKP Julisman, SH, MH ketika bincang bincang baru-baru ini membenarkan dokumen Andalalin menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan izin pembangunan seperti diamsnatkan UU No. 22 tahun 2009 dan PP No 30 tahun 2021


Menurut AKP Julisman menekankan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengantongi Andalalin, bahkan cafe dengan 25 tempat duduk juga harus mengurus dokumen itu


Dicontohkan "Cafe yang memiliki 25 tempat duduk wajib memiliki dan mengurus Andalalin," kata AKP Julisman.


Bahkan sambung Julisman, Pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, karena dokumen analisis dampak lalu lintas dimaksud terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.


"Pusat kegiatan yang membutuhkan Andalalin terintegrasi berupa bangunan kegiatan perdagangan, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum, atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan atau tarikan lalu lintas," sebut AKP Juliaman.


Sementara permukiman yang membutuhkan Andalalin antara lain perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen atau permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan atau tarikan lalu lintas.


Infrastruktur yang membutuhkan Andalalin berupa akses ke dan dari Jalan tol, pelabuhan, bandar udara, Terminal, stasiun kereta api, tempat penyimpanan Kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, dan/atau infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.


Kemudian dalam Pasal 7 menjelaskan bahwa hasil Andalalin harus mendapat persetujuan dari menteri, untuk jalan nasional, gubernur, untuk jalan provinsi, bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa atau walikota, untuk jalan kota.


Jika hasil analisis dampak lalu lintas memenuhi persyaratan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota akan meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak lalu lintas.


Andalalin harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan seperti yang diatur dalam Pasal 11 PP tersebut.


Kemudian tiap pengembang yang melanggar pernyataan kesanggupan tersebut akan terkena sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum, denda administratif dan/atau pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/ atau perizinan berusaha.


Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenai sebanyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kalender. 


Jika pengembang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 hari kalender.


Selanjutnya, jika pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, akan dikenai denda administratif paling banyak 1 persen dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang. Denda harus diberikan dalam waktu 10 hari kalender.


Jika setelah 90 hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha dibatalkan.(Veri)


ADSEN KIRI KANAN