Notification

×

Adsense atas

Adsen

Kotim Hapus Denda Pajak, Begini Dampaknya Realisasi Pendapatan Daerah

Jumat, 15 Juli 2022 | 21:00 WIB Last Updated 2022-07-19T05:41:20Z

Ramadansyah saat diwawancarai wartawan.


Sampit, fajarharapan.id - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghapus denda pembayaran pajak daerah. Kebijakan itu dikeluarkan bupati, karena imbas dari pandemi Covid-19, sehingga mengganggu perekonomian warga.


Penghapusan tersebut dapat sambutan baik dari wajib pajak (WP), karena selama pandemi Covid-19 menganggu berbagai sektor. Salah satunya sektor ekonomi, sehingga berdampak banyak warga yang menunggak bayar pajak.


Bupati Kotim H. Halikinnor mengeluarkan kebijakan untuk menghapus pembayaran denda pajak daerah, sebab perekonomian warga terganggu akibat imbas dari virus corona tersebut. Kebijakan itu berdampak minat warga membayar pajak meningkat salah satunya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


Hal itu pun diakui, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Ramadansyah kepada wartawan, Jumat (15/7/2022). Menurutnya, kebijakan bupati yang menghapuskan pembayaran denda pajak daerah tersebut berdampak positif meningkatnya realisasi pajak daerah.


"Ya benar, memang berdampak positif untuk sektor pembayaran PBB di Kotim, karena adanya kebijakan itu, membuat terjadinya penambahan wajib pajak untuk sektor pembayaran  PBB," ujarnya.


Menurut Ramadhansyah sejumlah wajib pajak yang awalnya tidak aktif setelah adanya penghapusan denda tersebut jadinya banyak yang mau bayar pajak.


Ini untuk pemulihan ekonomi Kotim, sehingga ada dampak positifnya, terjadi penambahan wajib pajak untuk PBB dari tahun sebelumnya, per 30 Juni sekitar 15 ribu wajib pajak. Namun untuk tahun ini, per 30 Juni ini naik menjadi 29 ribu wajib pajak, artinya terjadi penambahan sebanyak 14.000 wajib pajak baru, ini sangat positif dampaknya," ujarnya.


Banyak wajib pajak yang terkena denda memilih membayar PBB tahun ini, karena ada kebijakan pemutihan denda untuk wajib pajak yang bayar tahun ini. 


Kebijakan penghapusan denda pajak tersebut juga dapat sambutan yang positif dari wajib pajak, karena bisa memancing Wajib Pajak (WP) untuk membayar kewajibannya kepada daerah. (ib/audy)


ADSEN KIRI KANAN