Notification

×

Adsense atas

Adsen

Fraksi DPRD Pessel Sampaikan Pandangan Akhir Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Jumat, 15 Juli 2022 | 08:58 WIB Last Updated 2022-07-17T02:13:37Z

.


Pessel - Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pessel Tahun Anggaran 2021, Kamis 14 Juli 2022.


Fraksi-fraksi DPRD Pessel pada umumnya menerima dan menyetujui Ranperda Kabupaten Pessel tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 untuk diasistensi ke pemerintah provinsi.


Pandangan akhir fraksi disampaikan oleh anggota masing-masing juru bicaranya, secara keseluruhan sepakat agar pembahasan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 ini dibahas ke dalam tahapan selanjutnya. 


Akan tetapi, ada beberapa catatan dan masukan serta kritikan yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi tersebut. 


Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Robi Binur menyampaikan beberapa catatan dan masukan. Di antaranya. Setelah mengamati sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) TA 2021 sebesar Rp.107.754.162.767,06 yang berasal dari sisa DAK, BLUD, PPPK dan lain-lain. Ini disebabkan terjadi akibat perencanaan yang kurang tepat dan kurang terbangunnya komunikasi antara pusat, daerah dan DPRD. 


.


Jika ini dibiarkan maka akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya atas pemberian dana oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Pesisir Selatan.


Dari pengamatan fraksi banyak barang inventaris yang telah rusak berat, namun masih tercatat sebagai aset agar tidak menjadi beban terhadap keuangan daerah lebih baik dihapuskan atau dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kepada Pemerintah Daerah Pessel Fraksi Demokrat meminta agar mengevaluasi kembali terhadap kebutuhan ASN dan non ASN yang betul-betul prioritas, sehingga didapat data yang akurat untuk pedoman pembelanjaan Pegawai.


Fraksi Gerindra melalui jubir, Aprinal Tanjung, S.H, DT. Rajo Moleh menyampaikan, di antaranya menyarankan kepada pemerintah daerah agar memberikan teguran keras OPD dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan maksimal. Terutama dalam bidang Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Sarana Prasarana Penunjang Daerah Lainnya. 


Dalam Keadaan Pasca Pandemi (new normal) disarankan lebih ekstra dalam pelaksanaan amanah masyarakat untuk menciptakan kepercayaan publik kepada dalam hal pengabilan keputusan, penetapan kebijakan, belanja perangkat daerah, dan lain sebagainya.


.


Fraksi PAN dengan ketua Darwiadi, S.H., menyampaikan Pemerintah daerah agar terus menggali sumber pendapatan baru, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk meminimalisir kebocoran PAD, Fraksi PAN meminta pemungutan restribusi dan pajak daerah dilaksanakan dengan sistem elektronik


Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia yang diketuai Armadi, S.E, minta perhatian serius pemerintah daerah menindaklanjuti poin-poin yang merupakan temuan dan rekomendasi BPK-RI untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.


Menekankan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 senantiasa dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun mendatang.


Sedangkan Fraksi PKS yang diketuai Feby Rifli, S.H., menyampaikan di antaranya, terkait dengan aset peninggalan penjajah dan kaum Tionghoa di beberapa titik diminta Pemda melakukan inventarisasi, sehingga bisa dimanfaatkan.


Terkait dengan aset Daerah yang nilai bukunya sudah nol berdasarkan perhitungan akuntansi pemerintah, tetapi tidak dimanfaatkan lagi maka Fraksi PKS mendorong kepada Pemda menghibahkan ke lembaga sosial kemasyarakatan di Pessel.


Fraksi NasDem menyampaikan agar pemerintah daerah harus melakukan perencanaan program pemerintahan secara matang, terukur dan sistematis dengan berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan lengkap. Dengan kualitas perencanaan yang matang, diharapkan Anggaran Daerah dapat terserap secara optimal.


.


Fraksi PDI-P juga memberikan masukan. Di antaranya, meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan-catatan yang di berikan oleh Badan Anggaran , Komisi-Komisi maupun Fraksi-Fraksi dalam rangka usaha bersama untuk peningkatan kinerja Pemerintahan.


Sedangkan Fraksi Bintang Karya Bangsa menyarankan, terkait kebijakan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer pada 2023, agar tetap menganggarkan sampai Desember 2023. Disarankan pemerintah daerah bersurat ke pusat meminta penghapusan honorer secara bertahap seperti yang dilakukan beberapa kabupaten/kota lainnya.(adv)


ADSEN KIRI KANAN