Notification

×

Adsense atas

Adsen

DAK Kotim 2023 Dipangkas Pusat, Ini Alasannya

Kamis, 14 Juli 2022 | 12:34 WIB Last Updated 2022-07-19T05:36:50Z

Halikinnor


Sampit, fajarharapan.id - Pemerintah pusat akan memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) secara besar-besaran pada tahun anggaran 2023. Sebab pemerintah pusat mengklaim DAK Kotim terlalu tinggi dari daerah lain.


Hal itu dikatakan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor kepada wartawan, Kamis (14/7/2022). “DAK Kotim dinilai terlalu tinggi oleh pusat, sehingga hanya disisakan DAK Pengairan saja. Sedangkan, untuk jalan mungkin tidak ada lagi,” katanya.


Disebutkan, pada tahun anggaran 2023 DAK untuk wilayah Kotim dipangkas besar-besaran oleh Pemerintah Pusat. Lantaran dinilai DAK Kotim terlalu besar jika dibanding kabupaten dan kota lainnya.


Pusat menilai masih banyak kabupaten lain yang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di bawah Rp1 triliun, sedangkan Kotim dengan APBD sekitar Rp2 triliun dianggap lebih mampu dibanding daerah lain.


Menurut Halikinnor, APBD Rp2 triliun itu pun masih belum mampu memenuhi kebutuhan dan pembangunan di wilayah ini yang memiliki luas wilayah hampir 17 ribu kilometer persegi dan penduduk riil mencapai 700 ribu jiwa ini. “Dengan luas wilayah kita ini sebenarnya kalau Rp10 triliun juga masih kurang. Tapi inilah permasalahan yang harus kita hadapi,” ujarnya.


Ia melanjutkan, pemangkasan DAK ini juga berdampak pada fasilitas kesehatan, yakni RSUD dr Murjani Sampit. RSUD dr Murjani Sampit hanya mendapat bantuan dari DAK untuk pelayanan kanker saja, sedangkan banyak pelayanan lainnya yang juga membutuhkan bantuan dari pemerintah.


Apa boleh buat Pemkab Kotim hanya dapat mematuhi kebijakan dari pusat. Kendati demikian, ia ingin agar kondisi ini menjadi motivasi dan mengajak seluruh jajarannya untuk berjuang agar program pemerintahan tetap berjalan dengan baik meski dengan anggaran yang terbatas. “Karena DAK kita semakin dibatasi ini tantangan bagi kita untuk tetap eksis,” ucapnya.


Di sisi lain, dengan adanya kebijakan ini menjadi dorongan bagi pihaknya untuk lebih giat memperjuangkan hak-hak daerah. Salah satunya Dana Bagi Hasil (DBH) dari produk kelapa sawit dan turunannya agar langsung masuk ke kas daerah. Jika hal tersebut terwujud, maka niscaya PAD akan meningkat dan sedikit banyak mampu menopang pembangunan di daerah ini.


Diakui bupati, ini masalah yang akan dihadapi Kotim. Ia berharap bagaimana anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Selain itu akan terus menggenjot pendapatan daerah demi kelancaran pembagunan di Kotim ke depan. (ib/audy)


ADSEN KIRI KANAN